“Visi kita jelas, Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkeadilan. Salah satu misi utamanya mewujudkan ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui transformasi sektor pertanian,” ujarnya.
Tidak tanggung-tanggung, Pemprov Sumbar telah menetapkan kebijakan alokasi minimal 10 persen APBD untuk sektor pertanian, khususnya peningkatan produksi, hilirisasi, dan perlindungan petani.
“Ini bentuk komitmen kita mengangkat kesejahteraan petani sekaligus memperkuat posisi Sumbar sebagai daerah penyangga pangan nasional,” tegas Mahyeldi.
Mahyeldi juga menyampaikan capaian produksi pangan tahun 2024 yang surplus pada komoditas padi, cabai, dan bawang merah. Tidak hanya itu, sederet program strategis tengah berjalan bersama Kementerian Pertanian.
Mulai dari penanaman jagung seluas 5.000 hektare di 15 kabupaten/kota, kopi seluas 2.000 hektare di Kabupaten Solok, hingga kelapa dalam seluas 100 hektare di Kepulauan Mentawai.
Anggaran reguler Ditjenbun 2025 juga mengakomodasi perluasan kakao 100 hektare di Kabupaten Limapuluh Kota dan Solok dengan dukungan 100 ribu batang bibit, serta pengembangan kelapa seluas 100 hektare di Padang Pariaman yang sudah terealisasi penuh dengan bantuan 12 ribu bibit kelapa.
Melalui dukungan tambahan dari Kementerian Pertanian RI lewat Satker Balai Besar Medan, Pemprov Sumbar juga menyiapkan pengembangan kopi arabika di Kabupaten Solok dengan pembukaan 2.000 hektare kebun baru yang didukung 2 juta batang bibit. Program ini telah masuk CPCL dan siap direalisasikan.
Di sisi lain, Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDKS) bersama Direktorat Jenderal Perkebunan juga telah bergerak menyasar sektor sawit. Sebanyak 4.000 pekebun rakyat di Dharmasraya sudah didata untuk mendukung percepatan sertifikasi ISPO, sebagai standar keberlanjutan sawit Indonesia.
Meski optimistis, Mahyeldi juga tidak menutup mata terhadap tantangan besar sektor pertanian di Sumbar, seperti hilirisasi, serangan hama dan penyakit, hingga minimnya regenerasi petani.
Ia menegaskan perlunya dukungan kuat dari pemerintah pusat. Terutama dalam memperkuat kelembagaan petani, penyediaan benih unggul, pembangunan infrastruktur pangan, serta lahirnya petani milenial yang inovatif.
Momentum kunjungan kerja Menteri Pertanian ke Ranah Minang juga dimanfaatkan kepala daerah menyampaikan usulan kebutuhan di wilayah masing-masing.
Bupati Limapuluh Kota dan Pesisir Selatan, misalnya, mengajukan rencana pembangunan pabrik pengolahan gambir skala besar sebagai upaya mengoptimalkan komoditas unggulan daerah.
Forum strategis tersebut selain dihadiri Bupati/Wali Kota se-Sumbar, juga dihadiri Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumbar, sejumlah Kepala OPD Sumbar, Forkopimda Sumbar, Anggota DPR RI Dapil Sumbar, Rahmat Saleh serta pemangku kepentingan bidang pangan lainnya. (fan/adv)
