“Ini bukan sekadar soal pajak, tapi bagian dari upaya kita menata fiskal. Menata lingkungan, dan memperkuat ekonomi masyarakat. Kita ingin Sumbar menjadi provinsi hijau dengan pertanian ramah lingkungan, menjaga hutan dan investasi energi sekaligus mendorong ekonomi biru di sektor kelautan. Sektor pertambangan pun kita benahi agar tidak ada lagi tambang emas ilegal sesuai arahan Presiden,” tambahnya.
Dengan hadirnya Samsat Nagari Alahan Panjang, pemerintah berharap masyarakat semakin dekat dengan layanan, semakin taat pajak, dan pada akhirnya kesejahteraan bersama dapat tercapai.
Kepala Bapenda Sumbar, Syefdinon, menyampaikan bahwa Samsat Nagari Alahan Panjang merupakan sinergi perdana Pemprov Sumbar dan Pemkab Solok dalam mendekatkan layanan perpajakan. “Ini amanat undang-undang untuk kita bersinergi. Dengan dukungan Bank Nagari, Jasa Raharja, dan semua pihak, kami terus melakukan evaluasi dan monitoring agar pelayanan pajak semakin mudah diakses. Selain Samsat Nagari, kita juga membuka layanan di pusat perbelanjaan seperti mall hingga kampus,” ujarnya.
Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah provinsi telah menyerahkan reward empat tiket umroh kepada wajib pajak yang taat membayar pajak selama 15 tahun berturut-turut. (vko)
