Tawuran sangat meresahkan warga. Kian hari semakin banyak korban berjatuhan karena keberingasan remaja yang berstatus pelajar hingga putus sekolah yang tergabung dalam berbagai kelompok atau geng khusus tawuran.
Baru-baru ini, dua pelajar tewas karena korban tawuran, namun itu tidak akan berhenti, kalau tidak ada tindakan tegas dari pengambil kebijakan didaerah masing-masing.
Sekaitan dengan makin maraknya tawuran, Ketua Forum Wartawan Parlemen Sumatra Barat (FWP-SB) Novrianto, SP, meminta pada pengambil kebijakan, berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) segera memberlakukan jam malam bagi remaja, khususnya pelajar.
Selain berkordinasi dengan Forkompinda, pengambil kebijakan di daerah yakni, Gubernur, Bupati dan walikota, juga melakukan kordinasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan , baik organisasi adat, agama, maupun sosial, agar ikut mendukung kebijakan yang akan dibuat yakni pemberlakukan jam malam, serta sanksinya.
Menurut Novrianto, jika ada yang melanggar ketentuan tersebut, bukan hanya pelaku saja yang mendapat sanksi, tapi orang tua-nya juga harus mendapat sanksi, sehingga bisa mengawasi anak-anak dengan ketat.
Ia juga meminta, adanya instruksi dari aparat keamanan pada masyarakat untuk melakukan pamswakarsa, dengan tidak memberikan peluang daerah mereka dijadikan tempat berkumpul dengan kegiatan yang tidak jelas.
“Pengambil kebijakan, yakni kepala daerah semua tingkatan harus berani memberlakukan jam malam pada remaja, khususnya pelajar, serta melakukan kordinasi dengan semua elemen, jika ada yang melanggar, bukan hanya pelaku yang diberi sanksi, termasuk orang tuanya juga dikenakan sanksi, sehingga pengawasan orang tua semakin ketat”, ungkap Novrianto yang kerap dipanggil Ucok, Minggu (13/9).
Ditambahkannya, selain sanksi terhadap pelanggaran jam malam, anak tersebut juga harus mendapat sanksi dari sekolahnya, jika tidak lagi bersekolah maka sanksinya lebih keras lagi.
“Sanksi juga harus diterapkan oleh sekolah masing-masing, jika siswanya melanggar jam malam dan tawuran, jika tidak lagi bersekolah sanksi harus lebih keras dan tegas, karena itu buka lagi kenakalan namun sudah kejahatan,” tambahnya.
Dia juga menegaskan, adanya tawuran membuat masyarakat resah, takut untuk melakukan kegiatan, khususnya para pedagang yang menunju pasar pada duni hari, sehingga perlu tindakan tegas tanpa ada keraguan lagi.
“Memang terkadang ada lembaga tertentu yang cari panggung jika penerapan jam malam dan sanksi keras diterpakan, dengan dalih HAM, sementara orang yang cemas karena ulah tawuran gak pernah difikirkan kelompok yang cari panggung itu,” tegas Novrianto lagi.
Ia juga menyebut, ada sebagian kelompok masyarakat meminta agar pelaku tawuran disamakan dengan penjahat, aparat Kepolisian diminta untuk lakukan tembak ditempat.
“Ada juga kelompok masyarakat yang resah meminta, agar aparat Kepolisian lakukan tembak ditempat pelaku tawuran, jika melawan untuk dibubarkan, biar masyarakat nyaman dan tidak ada rasa cemas,” tambah Ucok.
Dia juga menghimbau pada semua komponen masyarakat, agar bisa memberikan dukungan moral pada pengambil kebijakan untuk pemberlakuan jam malam, serta dukungan penuh pada aparat Kepolisian dalam melakukan tindakan terhadap pelaku tawuran.
“Saya juga menghimbau agar semua komponen memberikan dukungan moral pada pengambil kebijakan serta aparat Kepolisian dalam memberikan sanksi atau tindakan, agar tawuran bisa ditekan bahkan dihabiskan,” tutupnya. (*)
