PADANG, METRO–Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, mengungkapkan pembangunan ruas jalan alternatif Bayang–Alahan Panjang akan rampung tahun ini. Saat ini pengerjaan tersisa sekitar 54 kilometer. Jalan tersebut akan menjadi akses penting yang menghubungkan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok.
“Jadi tahun ini masyarakat sudah bisa menikmati jalan dengan kondisi yang layak,” ujar Doni saat diwawancarai, Kamis (11/9).
Ia menjelaskan, Pemprov Sumbar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp38 miliar dalam APBD 2025 untuk penuntasan proyek ini. Dengan terbukanya akses kedua daerah, pertumbuhan ekonomi diyakini akan semakin cepat. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Pesisir Selatan, Doni menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan tersebut.
“Sejak Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Sumbar periode 2024–2029 terbentuk, pembangunan jalan ini memang menjadi prioritas,” tambahnya.
Ide pembangunan jalan Bayang–Alahan Panjang telah digagas sejak 2001. Proyek ini bertujuan memangkas jarak tempuh antarwilayah yang semula bisa mencapai lima jam menjadi hanya sekitar 45 menit.
Doni optimistis rampungnya jalan ini akan memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kedua kabupaten. Akses yang lancar akan mendorong transaksi ekonomi, misalnya kebutuhan Pesisir Selatan akan sayuran segar dari Solok, dan kebutuhan Solok terhadap ikan laut segar dari Pesisir Selatan.
Namun lebih jauh, Doni menilai pembangunan jalan ini dapat menjadi pemicu lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan selatan dan timur Sumbar.
“Selama ini arus ekonomi banyak berpusat ke utara. Ke depan, tidak tertutup kemungkinan pusat pertumbuhan juga berkembang di selatan dan timur Ranah Minang,” tuturnya.
Tidak hanya ruas Bayang–Alahan Panjang, Komisi IV DPRD Sumbar juga berkomitmen memperjuangkan penyelesaian sejumlah jalan strategis lain yang menghubungkan berbagai kabupaten di Ranah Minang. Salah satunya adalah Jalan Abai Sangir–Sungai Dareh sepanjang 73,65 kilometer yang menjadi jalur utama penghubung Kabupaten Solok Selatan dengan Kabupaten Dharmasraya.
Selain itu, DPRD juga memperjuangkan pembangunan jalan yang menghubungkan Kabupaten Limapuluh Kota dengan Kabupaten Pasaman, agar wilayah bagian utara Sumbar semakin terhubung.
“Konektivitas antardaerah ini sangat penting dan akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan. Kita tidak hanya fokus ke pusat, tapi juga memastikan daerah-daerah lain punya akses yang sama untuk berkembang,” tegas Doni.
Dengan terhubungnya jalur strategis antarwilayah, DPRD Sumbar optimistis lahir pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan selatan, timur, hingga utara Sumbar. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan sekaligus memperkuat posisi Sumbar sebagai salah satu provinsi dengan potensi ekonomi yang menjanjikan di Sumatra. (rgr)
