SOLSEL, METRO – Ratusan guru honorer yang tergabung dalam pengurus Forum Guru Kategori 2 (K2) dan Guru Prioritas di Kabupaten Solok Selatan menuntut hak mereka untuk diangkat menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan paruh waktu.
Hal itu disampaikan saat Hearing antara DPRD Solok Selatan, Pemkab Solok Selatan dan pengurus Forum Guru K2 dan Guru Prioritas di ruang sidang DPRD Solok Selatan di Golden Arm, Jumat (12/9).
Salah satu perwakilan guru honorer, Riana Primadita menyampaikan bahwa pada ujian seleksi PPPK pada 2020/2021 sekitar 200-an guru lolos nilai ambang batas.
Sementara pada saat itu formasi yang disediakan Pemkab Solok Selatan hanya puluhan sehingga masih tersisa 170-an guru yang lolos nilai ambang batas.
Sampai dengan akhir tahun 2024, guru P1 atau R1 masih tersisa 123 orang yang belum mendapatkan formasi.
“Jadi kami yang tersisa sebanyak 123 guru ini minta diajukan sebagai PPPK paruh waktu dan minta dikawal sampai menjadi PPPK penuh waktu,” ujarnya.
Sementara Retno Wulandari, salah satu guru K2, menyampaikan bahwa sebanyak 49 orang guru lulus mendapatkan formasi PPPK pada tahun 2024 namun yang menerima Nomor Induk Pegawai (NIP) hanya 15 orang.
“Jadi kami mempertanyakan kenapa yang 34 tidak ikut diangkat padahal sama-sama lulus,” katanya.
Dalam kesempatan itu, dirinya bersama rekannya juga menuntut agar diangkat seperti yang 15 orang tersebut.
Menurutnya, kalau 34 orang guru ini sudah melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup yang mana itu artinya kelulusan sudah sah oleh BKN.
“Dan kalau pun ada pembatalan oleh Pemda alasannya cuma dua yakni: Mengundurkan diri dan meninggal dunia. Dan alhamdulillah kami yang 34 orang tidak termasuk keduanya,” tambahnya.
Selain itu juga disampaikan permasalahan terkait nasib operator sekolah yang dihentikan, guru SD dan SMP yang telah memiliki sertifikat pendidikan (serdik) agar mereka juga bisa diangkat menjadi PPPK paruh waktu dan diaktifkan kembali.
Menanggapi itu, Ketua DPRD Solok Selatan, Martius mengatakan dewan sebagai rumah rakyat siap menampung aspirasi dan keluhan masyarakat.
“Tuntutan ini kami serahkan kepada pemerintah daerah secara tertulis sehingga nanti jawabnya juga secara tertulis,” ujarnya.
Dia menyatakan DPRD Solok Selatan sangat serius menanggapi hal tersebut. Dibuktikan, bentuk keseriusan DPRD dalam menyelesaikan permasalah ini, hearing tersebut pada awalnya diagendakan pada tanggal 19 September namun dimajukan menjadi tanggal 12 September.
Sementara Sekretaris Daerah Solok Selatan, Syamsurizaldi saat menanggapi tuntutan itu menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menjawab rumusan yang disampaikan oleh DPRD.
“DPRD kan sudah menyampaikan rumusan (tuntutan) itu, nanti kita akan menjawabnya,” ujarnya.
Berikut Isi Tuntutan Guru Honorer Solok Selatan
A. Pengurus Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade (P1/R1).
1. Menuntut pengusulan sebanyak 123 orang Guru Prioritas R1 (2020-2021) menjadi PPPK Paruh waktu dan dikawal menjadi PPPK Penuh Waktu (mendapatkan formasi sesuai dengan kebutuhan guru disekolah Dasar di Solok Selatan).
2. Kembalikan fungsi Guru P1/R1 disekolah seperti semula melalui dibukanya rombel disertai dengan pengaktifan kembati data dapodik
3. Menuntut pengusulan NIP PPPK paruh waktu berdasarkan edaran kemempan RB nomor 16 tahun 2025 perihal pengangkatan PPPK paruh waktu dengan batas pengusulan terakhir di BKN tanggal 20 September 2025, diharapkan pemerintah daerah sudah mengusulkannya sebelum tanggaL tersebut ditandai dengan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH).
B. Kelompok Guru K2 Dan Guru Prioritas
1. Menuntut kepastian pengusulan untuk mendapatkan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) bagi Guru K2 dan Guru Prioritas sebanyak 34 orang yang telah dinyatakan LULUS dan telah selesai pengisian Daftar Riwayat Hidup Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
2. Jawaban dari Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan, telah ada paling Iambat pada Hari Minggu, 14 September 2025.
C. Operator Sekolah SD dan SMP
Operator Dapodik (aplikasi data pokok pendidik), SD sebanyak 132 orang, SMP sebanyak 32 orang, sejak 22 Agustus 2025 akses Dapodik ditutup dan nama operator hilang.
