SOLSEL, METRO – Ratusan guru honorer di Kabupaten Solok Selatan (Solsel) mendatangi Gedung DPRD setempat pada Jumat (12/9), guna menyampaikan keluhan terkait nasib mereka yang belum mendapat kejelasan untuk pengusulan NIP dan formasi P3K ke BKN.
Kedatangan mereka dalam agenda rapat kerja gabungan Komisi DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Solsel.
Para guru honorer yang hadir terdiri dari 123 orang kategori P1, serta 34 orang guru Kategori 2 (K2) yang belum diusulkan untuk mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari total 49 formasi P3K yang tersedia berdasarkan rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2024.
Ironisnya, dari 49 guru K2 ini hingga saat ini baru 15 orang yang telah diusulkan mendapatkan NIP dan 34 orang lain belum diusulkan.
Selain itu, sejumlah guru honorer dan operator sekolah yang telah lama mengabdi juga menyampaikan keluhan karena tidak lagi difungsikan dalam kegiatan belajar mengajar, tanpa ada kejelasan status mereka.
Para guru mulai memadati area DPRD sejak pukul 08.00 WIB. Sekitar pukul 10.30 WIB, hearing dimulai antara perwakilan guru, Pemerintah Kabupaten Solsel, Pimpinan dan anggota DPRD, serta turut dihadiri perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Solsel.
Suasana rapat berlangsung alot, dengan berbagai aspirasi disampaikan secara terbuka hingga akhirnya diskors sementara pukul 11.40 WIB untuk pelaksanaan salat Jumat. Rapat dilanjutkan kembali pukul 14.00 WIB.
“Kami meminta hingga akhir September 2025 ini sudah ada kejelasan terkait pengusulan NIP untuk kami yang telah lulus dan pengusulan formasi untuk rekan kami lainnya. Karena awal Oktober merupakan batas akhir pengusulan ke BKN,” ujar salah satu perwakilan guru honorer, Retno Wulandari.
Hingga berita ini diturunkan, proses hearing di ruang sidang DPRD Solsel masih berlangsung. Informasi lebih lanjut akan diperbarui seiring perkembangan di lapangan. (jef)
