PADANG, METRO–Universitas Negeri Padang (UNP) bertindak sebagai tuan rumah penyelenggaraan Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2025, Kamis (11/9) di Auditorium UNP.
Simposium nasional dengan tema “Membangun Penduduk Berkualitas, Keluarga Tangguh dan Ekonomi Inklusif untuk Indonesia Maju,” tersebut melibatkan Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK).
Pada kesempatan pembukaan konsorsium nasional itu, Sekretaris Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Sestama BKKBN, Prof Budi Setiyono, M.Pol, Admin, Ph.d bertindak sebagai keynote speech dengan tema “Optimalisasi Bonus Demografi.”
Budi Setiyono mengapresiasi UNP sebagai Anggota PTPK yang aktif dan berkontribusi secara konsisten. “UNP telah banyak melakukan kegiatan bekerja sama dengan kita. Baik dalam penelitan dan pengabdian dan juga kegiatan lain terkait kebijakan pemerintah terkait kependudukan,” ungkap Budi Setiyono usai membuka Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2025.
UNP sebagai tuan rumah pelaksanaan simposium nasional menghadirkan 21 perguruan tinggi dengan melibatkan 14 rektor. Para rektor ini akan berbicara dan memberikan kontribusi terkait pemanfaatan potensi kependudukan.
Budi Setiyono mengungkapkan, saat sekarang ada 190 juta penduduk usia produksi. Simposium nasional ini dilaksanakan untuk mengkapitalisasi bonus demografi untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.
“Simposium nasional ini juga bagian dari mendukung Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, yakni mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi 8 persen di tahun 2028-2029,” ungkap Budi Setiyono.
Budi Setiyono mengharapkan, melalui simposium nasional ini adanya kontribusi pemikiran yang positif para rektor, sehingga nanti bisa melaksanakan peta jalan yang diorkestrasi pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam melaksanakan kehidupan pembangunan kependudukan di negara ini.
Budi Setiyono menambahkan, bonus demografi di Indonesia sudah terjadi sejak 2012 dan akan berlangsung sampai 2045. Rentang waktunya cukup panjang dan akan mencapai puncaknya pada 2030 sampai 2045.
“Dalam masa tersebut kita mengalami surplus penduduk usia produktif yang sangat besar sebanyak 70 persen. Artinya 70 persen penduduk ini kalau memang mengaktualisasikan produktifitas mereka, maka kita memiliki kemampuan fiskal mencukupi unuk mengakselerasi pembangunan nasional dan mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.
Tetapi kalau tidak dilakukan upaya terstruktur, terang Budi Setiyono, maka bisa terjadi penduduk yang usia produktif yang banyak tersebut menjadi beban demografi. “Terutama kalau mereka itu tidak punya kesempatan mengaktualisasikan produktifitas mereka bekerja mandiri atau bekerja dengan lembaga atau orang lain,” tambahnya.
Namun demikian, pemerintah menurutnya memastikan adanya kebercukupan atau environment yang memungkinkan penduduk yang produktif itu mengaktualisasikan produktifitas mereka. Pemerintah mengupayakan hal tersebut disiapkan dengan baik. Baik dari sisi SDM, kualitas. Semuanya disiapkan.
“Setelah penduduk nanti berkualitas, maka tidak ada lagi bayi yang lahir stunting, Makan Bergizi Gratis (MBG) nanti untuk anak-anak yang lahir dari ibu hamil dan menyusui. Kemudian balita dan anak sekolah makan bergizi gratis tujuannya untuk menciptakan kondisi manusia yang berkualitas,” harapnya.
Pemerintah menurutnya, juga menyiapkan kebijakan yang memungkinkan penduduk usia produktif mengaktualisasi produktifitasnya melalui program-program, seperti, Koperasi Merah Putih. Termasuk hilirisasi. “Sehingga penduduk usia produktif bisa produktif,” harapnya lagi.
Rektor UNP, Dr. Ir Krismadinata, ST, MT mengatakan UNP sebagai sebuah perguruan tinggi negeri, UNP melaksanakan aktifitas mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Melalui simposium nasional ini, UNP ikut merancang peta jalan pembangunan kependudukan dan grand desain kebijakan kependudukan di daerah.
“Kita juga mendukung program Quick BKKBN yakni program tersebut adalah: GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak), GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia), SIDAYA (Lansia Berdaya), dan SuperApps Keluarga,” ungkapnya.
UNP juga memberikan dukungan terhadap program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan Program KKN Tematik Stunting. “Setiap tahun lebih kurang 10.000 menerjunkan mahasiswa ke desa dan nagari tujuan program KKN khususnya di Sumbar,” terangnya.
Saat ini UNP juga menurunkan 25 mahasiswa KKN dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas Baringin Sakti di Kelurahan Koto Baru Nan Dua Puluh Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dengan program penataan
UNP juga terlibat dalam program Kampung KB dan Bedah Rumah tidak layak huni bersama mitra UNP Bank Nagari Capem UNP. Termasuk juga lomba Duta Kampung KB dan pemilihan content creator yang mendukung kampanye Program BKKBN.
“Kita ikut berperan. UNP memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kampus itu harus berdampak memberikan manfaat terhadap lingkungan sekitarnya,” terang Krismadinata.
UNP menurutnya, sejak dulu selalu aktif mendukung program Kementerian Kependudukan dan BKKBN dengan mengedukasi masyarakat. “UNP terus aktif dan mendukung. Kita ingin bagaimana UNP betul-betul bermanfaat untuk masyarakat,”ucapnya.
UNP selalu berkordinasi bekerja sama dengan berbagai pihak, baik mitra dan kementerian. Kerja sama dengan sinergi untuk mewujudkan keinginan UNP, yakni membangun masyarakat menuju Indonesia Emas.
“Kita wujudkan, tidak retorika, kita laksanakan. Bagaimana kita rencanakan lakukan dan evaluasi agar Indonesia Emas dapat terwujud dan Indonesia maju sesuai UUD 1945, mewujudkan masyarakat sejahtera dan cerdas,” harapnya.
Pembukaan Simposium Nasional Kependudukan 2025 di UNP ditandai dengan pemukulan gendang tasa oleh Budi Setiyono, Krismadinata, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Biro Rencana Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek.
Hadir pada kesempatan itu, Gubernur Sumbar diwakili Staf Ahli, Nizam Ul Muluk yang juga berkesempatan memberikan sambutan. Juga hadir Senior Eksekutif UNP, Prof Ganefri, P.hD. Juga hadir Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Direktur Utama RSUP M Djamil Padang, Rektor Perguruan Tinggi yang tergabung dalam PTPK, Sivitas Akademika UNP, Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, dan ratusan mahasiswa UNP.
Simposium Nasional Kependudukan 2025 diisi dengan rangkaian kegiatan berupa, plenary session I, yang membahas “Dinamika Kependukukan dan Pembangunan Keluarga.”. Pematerinya menghadirkan Prof Dr Ir H Abdunur, M.Si, IPU, ASEAN Eng, Rektor Universitas Mulawarman. Juga ada, Prof Dr Muryanto Amin, S.Sos, M.Si, Rektor Universitas Sumatera Utara, Dr Ir Krismadinata, ST, MT, Rektor UNP.
Pada plenary session II, membahas tentang “Transformasi Ketenagakerjaan dan Produktivitas Ekonomi.” Menghadirkan pemateri Tokoh Nasional Prof Faslu Jalal, Ph.D, Prof Dr Yahya Ahmad Zein, SH, MH, Rektor Universitas Borneo Tarakan, Dr Efa Yonnedi, SE, MPPM, Akk, Rektor Universitas Andalas (Unand). Juga ada Prof Dr Fredy Leiwakabessy, M.Pd, Rektor Universitas Patimura.
Pada plenary session III, membahas “Ketimpangan , Urbanisasi dan Pembangunan Berkelanjutan.” Dengan pemateri, Prof Dr Herman Fithra, ASEAN.Eng, ST, MT, Rektor Universitas Malikussaleh, Prof Dr Ir Lusmeilia Afriani, DEA, IPM, ASEAN Eng, Rektor Universitas Lampung, Prof Dr Ahmad Alim Bachri, SE, M.Si, Rektor Universitas Lampung Mangkurat, Prof Dr Hartono, dr, M.Si, Rektor Universitas 11 Maret dan Prof Dr Taufiq Marwa, SE, M.Si, Rektor Universitas Sriwijaya. (fan/adv)
