PADANG, METRO–Universitas Negeri Padang (UNP) bertindak sebagai tuan rumah penyelenggaraan Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2025, Kamis (11/9) di Auditorium UNP.
Simposium nasional dengan tema “Membangun Penduduk Berkualitas, Keluarga Tangguh dan Ekonomi Inklusif untuk Indonesia Maju,” tersebut melibatkan Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK).
Pada kesempatan pembukaan konsorsium nasional itu, Sekretaris Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Sestama BKKBN, Prof Budi Setiyono, M.Pol, Admin, Ph.d bertindak sebagai keynote speech dengan tema “Optimalisasi Bonus Demografi.”
Budi Setiyono mengapresiasi UNP sebagai Anggota PTPK yang aktif dan berkontribusi secara konsisten. “UNP telah banyak melakukan kegiatan bekerja sama dengan kita. Baik dalam penelitan dan pengabdian dan juga kegiatan lain terkait kebijakan pemerintah terkait kependudukan,” ungkap Budi Setiyono usai membuka Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2025.
UNP sebagai tuan rumah pelaksanaan simposium nasional menghadirkan 21 perguruan tinggi dengan melibatkan 14 rektor. Para rektor ini akan berbicara dan memberikan kontribusi terkait pemanfaatan potensi kependudukan.
Budi Setiyono mengungkapkan, saat sekarang ada 190 juta penduduk usia produksi. Simposium nasional ini dilaksanakan untuk mengkapitalisasi bonus demografi untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.
“Simposium nasional ini juga bagian dari mendukung Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, yakni mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi 8 persen di tahun 2028-2029,” ungkap Budi Setiyono.
Budi Setiyono mengharapkan, melalui simposium nasional ini adanya kontribusi pemikiran yang positif para rektor, sehingga nanti bisa melaksanakan peta jalan yang diorkestrasi pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam melaksanakan kehidupan pembangunan kependudukan di negara ini.
Budi Setiyono menambahkan, bonus demografi di Indonesia sudah terjadi sejak 2012 dan akan berlangsung sampai 2045. Rentang waktunya cukup panjang dan akan mencapai puncaknya pada 2030 sampai 2045.
“Dalam masa tersebut kita mengalami surplus penduduk usia produktif yang sangat besar sebanyak 70 persen. Artinya 70 persen penduduk ini kalau memang mengaktualisasikan produktifitas mereka, maka kita memiliki kemampuan fiskal mencukupi unuk mengakselerasi pembangunan nasional dan mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.
Tetapi kalau tidak dilakukan upaya terstruktur, terang Budi Setiyono, maka bisa terjadi penduduk yang usia produktif yang banyak tersebut menjadi beban demografi. “Terutama kalau mereka itu tidak punya kesempatan mengaktualisasikan produktifitas mereka bekerja mandiri atau bekerja dengan lembaga atau orang lain,” tambahnya.
Namun demikian, pemerintah menurutnya memastikan adanya kebercukupan atau environment yang memungkinkan penduduk yang produktif itu mengaktualisasikan produktifitas mereka. Pemerintah mengupayakan hal tersebut disiapkan dengan baik. Baik dari sisi SDM, kualitas. Semuanya disiapkan.
“Setelah penduduk nanti berkualitas, maka tidak ada lagi bayi yang lahir stunting, Makan Bergizi Gratis (MBG) nanti untuk anak-anak yang lahir dari ibu hamil dan menyusui. Kemudian balita dan anak sekolah makan bergizi gratis tujuannya untuk menciptakan kondisi manusia yang berkualitas,” harapnya.
Pemerintah menurutnya, juga menyiapkan kebijakan yang memungkinkan penduduk usia produktif mengaktualisasi produktifitasnya melalui program-program, seperti, Koperasi Merah Putih. Termasuk hilirisasi. “Sehingga penduduk usia produktif bisa produktif,” harapnya lagi.
Rektor UNP, Dr. Ir Krismadinata, ST, MT mengatakan UNP sebagai sebuah perguruan tinggi negeri, UNP melaksanakan aktifitas mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
