JAKARTA, METRO–Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima mengatakan urusan reshuffle atau perombakan susunan menteri di Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden RI Prabowo Subianto.
Dia menyebut, PDIP menghormati keputusan Prabowo melakukan reshuffle. Termasuk reshuffle terhadap Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan.
“Itu prerogatif presiden. Enggak ada (PDIP) melihat apa, itu hak prerogatif presiden. Harus kita hormati,” kata Aria Bima kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9 /9).
Di sisi lain, Aria Bima mengakui Budi Gunawan dekat dengan PDIP secara personal. Namun, jika secara organisasi, dia menekankan PDIP berada di luar pemerintahan.
“Tapi organisasi kan Ibu sudah jelas, bahwa PDIP ada di luar pemerintahan. Kita mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo, tapi positioning politiknya kita tidak dalam lingkaran eksekutif,” tutur dia.
“Dan sosok seorang Pak Budi Gunawan adalah sosok yang PDI sangat hormat dengan kompetensi beliau,” sambungnya.
Saat ditanya siapa sosok yang dinilai layak menggantikan Budi Gunawan, Aria Bima enggan berkomentar lebih jauh. Dia hanya meyakini, Prabowo memiliki kriteria-kriteria tertentu sebelum menentukan Menko Polkam yang baru.
“Kita jangan berkomentar dulu lah ya. Nanti bisa dianggap mendrive seorang presiden. Dan saya yakin Pak Prabowo ini kan dari segi Menko Polkam kan memang sudah kompetensinya ya, akan ada kriteria-kriteria yang memiliki persyaratan untuk menjadi seorang Menko Polkam yang akan menggantikan Pak Budi Gunawan,” pungkas dia. (*)
