PADANG, METRO–Meningkatnya transaksi non-tunai secara daring atau online memberikan kemudahan untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya.
Di sisi lain, transaksi non-tunai harus disikapi dengan bijaksana karena juga terdapat sisi negatif yang harus diperhatikan, diantaranya kejahatan cyber, seperti transaksi keuangan ilegal, pencurian data, dan pinjaman online (pinjol) ilegal.
Makin banyaknya persoalan ini, Pemko Padang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk meningkatkan literasi keuangan bagi UMKM. Acara yang diadakan di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, pada Selasa (9/9) ini bertujuan membekali 120 pelaku UMKM agar tetap waspada dalam bertransaksi secara digital.
“Pelaku UMKM perlu tetap waspada dalam melakukan transaksi non-tunai secara online,” tegas Asisten III Administrasi Umum Setdako Padang, Corri Saidan, saat membuka acara.
Corri menjelaskan bahwa pesatnya arus globalisasi membuat peredaran uang fisik makin jarang digunakan. Tren ini mendorong masyarakat dan pelaku UMKM semakin terbiasa dengan transaksi daring yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kendati demikian, kondisi inilah yang memicu sisi negatif yang perlu diwaspadai.
Melalui rakor ini, Pemko Padang berupaya memastikan pelaku UMKM dapat melindungi diri dari tawaran keuangan ilegal dan lebih teliti dalam setiap transaksi non-tunai. Kegiatan ini adalah langkah preventif untuk melindungi sektor usaha kecil dari ancaman siber yang semakin marak.
Inisiatif ini sejalan dengan visi misi Kota Padang untuk menjadi kota pintar dan kota sehat. Dengan literasi keuangan yang kuat, para pelaku UMKM diharapkan mampu memanfaatkan teknologi digital secara aman, sekaligus menghindari potensi kerugian finansial akibat penipuan dan jerat utang dari pinjaman online ilegal. (ren)
