BUKITTINGGI, METRO–Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Bukittinggi di Gedung DPRD, Selasa (9/9).
Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendy, dalam pengantarnya menyebutkan bahwa rapat paripurna kali ini merupakan tahapan akhir dari pembicaraan tingkat I atas Raperda Perubahan APBD 2025. Sebelumnya, pada Senin (8/9), seluruh fraksi DPRD telah menyampaikan pandangan umum mereka terhadap raperda tersebut.
“Hari ini kita mendengarkan jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,” jelas Syaiful.
Dalam penyampaiannya, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, memberikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas masukan yang telah disampaikan. Ia menegaskan bahwa pemerintah kota berkomitmen mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak, retribusi, dan pendapatan transfer sesuai regulasi yang berlaku.
Menurutnya, belanja daerah tetap difokuskan pada pelayanan dasar masyarakat, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman, dan kesejahteraan sosial.
“Terkait kemandirian fiskal, baik belanja administratif maupun substantif akan terus dikoordinasikan bersama DPRD untuk kesejahteraan masyarakat. Meski terdapat defisit lebih dari Rp13 miliar, APBD tetap diatur agar berimbang. Program prioritas seperti pakaian sekolah gratis, angkot gratis, Surau Gemilang, perlindungan sosial, event, startup, dan program unggulan lain tetap berjalan,” tegasnya.
Ramlan juga menekankan bahwa perencanaan anggaran disusun dengan pendekatan outcome based budgeting, di mana capaian lebih difokuskan pada hasil nyata bagi masyarakat. Menanggapi isu strategis seperti kota ramah wisata, tata kelola parkir, dan pengelolaan pasar, ia menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan perbaikan khususnya di Pasar Atas dan Pasar Banto, sejalan dengan kontrak pengelolaan yang berakhir pada 2026.
Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan ditempuh melalui digitalisasi layanan, perbaikan sistem, percepatan realisasi belanja modal, serta mitigasi risiko fiskal. Pemerintah juga memberi perhatian serius pada isu publik, mulai dari pengelolaan pasar, air bersih, sampah, UMKM, ketimpangan sosial, hingga digitalisasi layanan publik.
“Secara keseluruhan, Perubahan APBD 2025 disusun secara efektif, efisien, dan berpihak kepada kepentingan publik, dengan semangat kolaborasi berkelanjutan bersama DPRD,” pungkasnya. (pry)
