METRO SUMBAR

Jaga Kondusifitas, Pakar Hukum Ajak Masyarakat Bersatu Tolak Provokasi, Dukung Pemerintah untuk Menghadirkan Kebijakan Pro-Rakyat

0
×

Jaga Kondusifitas, Pakar Hukum Ajak Masyarakat Bersatu Tolak Provokasi, Dukung Pemerintah untuk Menghadirkan Kebijakan Pro-Rakyat

Sebarkan artikel ini
SILATURAHMI—-Perwakilan Polda Sumbar saat silaturahmi dengan Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Dr Laurensius Arliman Simbolon, SH, MH, MKN.

PADANG, METRO–Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Dr Laurensius Arliman Simbolon, SH, MH, MKN, me­nyerukan pentingnya menjaga kondusivitas wilayah serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi menimbulkan kerusuhan dan memecah belah    masyarakat. “,Pada aksi demo dari 25 Agustus hingga 1 September kemarin, ada pihak yang menjadi penumpang gelap menggerakkan dan memprovokasi massa untuk melalukan tindakan anar­kis, meski sebagian besar masyarakat yang turun ke jalan murni menyuarakan aspirasi,” kata Laurensius Arliman, Minggu (7/9).

Menurut Laurensius Arliman, situasi aman, da­mai, dan harmonis merupakan modal utama dalam mendukung pembangunan nasional maupun di dae­rah. Sehingga, sangat pen­ting bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar, terutama di media sosial.

“Pada aksi demontrasi kemarin, kita bisa menyaksikan sendiri banyak sekali pergerakan di setiap dae­rah, yang mempertanyakan kebijakan-kebijakan dari legislatif maupun kebijakan pemerintahan,” ungkap dia.

Laurensius Arliman me­negaskan, pemerintah yang saat ini dipimpin Prabowo-Gibran, merupakan Presiden dan Wakil Presiden yang sudah dipi­lih oleh rakyat pads Pemilu 2024 kemarin. Sehingga, segala kebijakan yang pro kepada rakyat harus d­i­dukung sepenuhnya.

“Tentunya, demo kemarin menjadi momentum mengembalikan keperca­yaan publik kepada pemerintah. Sebagai warga negara yang taat hukum, kita harus mendukung peme­rintahan yang sudah terpi­lih pada pesta demokrasi. Pemerintah harus pada posisinya, membuat ber­bagai kebijakan yang me­nguntungkan masyarakat, bukan mencari keuntungan semata atau tidak sesuai dengan keinginan masya­rakat” tutur dia.

Pada saat demo kema­rin, dirinya melihat memang banyak masyarakat yang turun untuk menyampaikan aspirasinya, tapi kenyatannya masih saja disusupi penumpang gelap yang mengartikan demo­krasi itu sebagai democrazy.

“Democrazy ini berarti demo yang membuat ma­syarakat gila. Padahal, pada intinya aksi masya­rakat ini berjuang sesuai konstitusi untuk menyampaikan pendapatnya, berdemokrasi sesuai dengan aturan yang ada. Tapi, faktanya pada demo yang terjadi kemarin, ungkap dia, ada penumpang gelap, yang akhirnya membuat demokrasi menjadi de­mocrazy. Inilah yang seharusnya dicari dan diusut tuntas agar tidak terus-terusan memprovokasi masyarakat,” ujarnya.

Laurensius Arliman me­ngingatkan masyarakat agar tidak boleh terprovokasi dengan apa saja yang disampaikan oleh penumpang gelap ini. Ma­syatakat harus terus menjunjung tinggi demokrasi ini, dari rakyat untuk rak­yat, sehingga mendukung pemerintahan untuk lebih baik lagi ke depannya.

“Kepercayaan kepada legislatif saat ini sedang diuji oleh masyarakat. Ada rancangan UU perampa­san aset yang tidak kunjung diselesaikan, kebijakan kunjungan luar negeri, maupun kebijakan-kebijakan yang membuat keuntungan kepada anggota DPR menjadi sorotan oleh masyarakat,” kata dia.

Terkait dengan anggota DPR yang melukai hati masyarakat, tegas Laurensius Arliman, pimpinan-pimpinan partai sudah mengambil keputusan menonaktifkan 5 anggota DPR dan menggantinya dengan yang baru. Ini memberikan bukti kepada masyarakat, bahwa partai politik sebagai penyalur orang yang duduk di legislatif, juga berpikir untuk mengembalikan kepercayaan rakyat.

“Kepada yang saat ini berada di legislatif, juga berpikir bagaimana me­ngenmbalikan keperca­yaan rakyat kepada mereka selaku wakil rakyat. Untuk itu, mari kita bersama-sama memikirkan kembali ataupun kita bersama-sama saling menjaga persatuan dan kesatuan,” tambah Laurensius Arliman.

Laurensius Arliman mengajak masyarakat untuk menahan diri dengan tidak terjerumus ke perbuatan anarkis dan kerusuhan. Pasaknya, yang menjadi korban dari aksi ini semua adalah rakyat sendiri. Seperti yang terjadi kemarin, rakyat berdemo, kemudian ada petugas Kepolisian yang mengamankan, terjadi  bentrokan. Artinya, rakyat sama rakyat yang dibenturkan.

“Dalam demokrasi ini, kita harus bersama-sama mengingatkan si pembuat kebijakan, apakah itu eksekutif maupun legislatif, agar tidak membuat kebijakan yang konyol, atau kebijakan yang menyengsarakan masyarakat. Mari kita bergandengan tangan bersama teman-teman dari Kepolisian, TNI, legislatif, eksekutif untuk bersama-sama mewujudkan pemerintahan lebih baik ke depan. Karena ketika pemerintahan itu pro kepada rakyat, dipastikan rakyat akan  sejahtera,” pungkasnya. (rgr)