Dalam rakor itu, hadir sebagai narasumber Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE. Ia memaparkan, capaian SPM di Sumbar mengalami peningkatan signifikan sejak 2019.
“Dari 60 persen, kini kita sudah di angka 98 persen pada tahun 2024. Ini bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 87,8 persen,” jelasnya.
Ia mengatakan, capaian itu bukan hanya berkat kerja Pemprov Sumbar, tapi juga hasil sinergi dan kerja keras pemerintah kabupaten/kota. Tiga daerah yaitu Provinsi Sumbar, Kota Padang, dan Kota Payakumbuh sudah menuntaskan SPM secara paripurna. Sementara daerah lainnya sudah berada di kategori “tuntas madya” alias di atas 90 persen.
Namun, ada beberapa catatan yang perlu jadi perhatian, terutama di sektor kesehatan di beberapa daerah yang masih di bawah rata-rata nasional, seperti Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Padang Pariaman, Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai.
Secara nasional, Sumbar saat ini berada di peringkat ke-7 dalam pelaksanaan SPM. Ini menjadi prestasi membanggakan, tapi juga tantangan untuk bisa terus memperbaiki diri.
Tahun ini, Mahyeldi juga berhasil meraih SPM Award sebagai yang terbaik se-Pulau Sumatera, sementara Kota Padang menjadi yang terbaik untuk kategori kabupaten/kota.
Perlu Perubahan Strategi dan Mekanisme Baru
Restuardy menjelaskan, mulai 2025 hingga 2029, pelaksanaan SPM menggunakan mekanisme dan target baru. Ada lima poin penting yang harus menjadi perhatian bersama, yakni, pertama, indikator kinerja belum 100 persen tercapai. Masih banyak indikator yang belum memenuhi target sesuai perintah konstitusi.
Kedua, target layanan dan mutu harus tepat sasaran. Masih ada perbedaan pandangan soal siapa saja yang berhak menerima layanan dasar. Ketiga, data harus makin akurat. Prediksi kebutuhan, seperti jumlah ibu hamil, masih sulit dilakukan dengan tepat. Keempat, target bisa disesuaikan. Di triwulan kedua, daerah diberi ruang untuk menyesuaikan target supaya tetap bisa mencapai standar 100 persen. Kelima, pengawasan ketat terus dilakukan. Baik oleh Ombudsman, BPK, KPK, maupun BPKP, agar pelaksanaan SPM tetap sesuai aturan.
Seluruh arahan dan perubahan ini sudah dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) yang diterbitkan Mei 2025 sebagai pedoman pelaksanaan SPM ke depan.
Restuardy mengingatkan, SPM bukan hanya soal laporan atau angka. Di balik itu semua, ada hak masyarakat yang harus dijamin dan kewajiban pemerintah yang harus ditunaikan.
Ia juga menekankan pentingnya memasukkan SPM dalam dokumen RPJMD yang disusun. Di setiap daerah, harus ada Tim Penerapan SPM yang dipimpin sekretaris daerah (sekda) dan didampingi pejabat dari bagian pemerintahan. Tim ini harus bekerja optimal dan melaporkan hasil secara berkala. “Mari pastikan layanan dasar untuk masyarakat kita terus berjalan dan semakin baik,” tutup Restuardy. (fan)
