BALI , METRO–Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menilai kearifan lokal bisa menjadi pilar utama membangun ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di Indonesia, khususnya pada daerah sekitar kawasan hutan.
Menurutnya, kebijakan nasional melalui Program Perhutanan Sosial, telah membuka peluang besar bagi masyarakat sekitar kawasan hutan untuk mengelola hutan secara ekologis lestari, ekonomis produktif, dan sosial inklusif.
Mahyeldi mengatakan, Program Perhutanan Sosial ini bahkan menjadi salah satu Program Unggulan (Progul) Pemprov Sumbar di bawah kepemimpinanya bersama Wakil Gubernur (Wagub) Vasko Ruseimy.
Di mana melalui Progul Gerak Cepat Sumbar Sejahtera, Perhutanan Sosial masuk pada point kedua, yakni pendayagunaan perhutanan sosial untuk kesejahteraan rakyat.
Mahyeldi mengungkapkan, berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, hingga saat ini Sumbar telah memiliki 259 Unit Perhutanan Sosial dengan luas 340 ribu hektar dan menjangkau 206 ribu Kepala Keluarga (KK), atau bermanfaat untuk hampir sekitar 850 ribu penduduk.
Perluasan akses kelola legal oleh masyarakat tersebut juga mampu menahan ekspansi perambahan dan menambah tutupan hutan. Di mana tutupan hutan di Sumbar meningkat dari 1.737.964 hektar pada tahun 2022 menjadi 1.741.848 hektar pada tahun 2023.
Dampaknya, berdasarkan hasil survey pendapatan petani hutan yang dilakukan Pemprov Sumbar dan telah mendapatkan rekomendasi dari BPS, Kelompok Perhutanan Sosial dapat meningkat pendapatannya.
Pada tahun 2021 Pendapatan Petani Hutan sekitar Rp1,7 juta dan tahun 2021 meningkat menjadi Rp2,7 juta. Hal ini akan terus diupayakan sehingga nantinya diharapkan Pendapatan Petani Hutan Sumbar mampu berada di atas Upah Minimum Provinsi (UMP).
