JAKARTA, METRO–raksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas di lembaga legislatif. Fraksi PAN telah mengajukan permintaan resmi penghentian seluruh hak melekat pada jabatan, termasuk gaji, tunjangan, dan fasilitas, melalui Sekretariat Jenderal DPR RI serta Kementerian Keuangan.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan, menyampaikan langkah tersebut berlaku bagi dua anggota DPR RI Fraksi PAN, yakni Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, serta Satria Utama alias Uya Kuya, yang saat ini tengah berstatus nonaktif.
“Fraksi PAN sudah meminta agar hak berupa gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat pada jabatan anggota DPR RI dengan status non-aktif dihentikan selama status tersebut berlaku,” ucap Putri kepada wartawan, Rabu (3/9).
Fraksi PAN menekankan, langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga marwah DPR RI. Sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai aturan.
Putri juga memastikan, Fraksi PAN mendukung seluruh proses dilakukan secara adil, transparan, dan melalui mekanisme resmi yang berlaku.
“Ini merupakan bentuk tanggung jawab Fraksi PAN dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik,” tegasnya.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) resmi menonaktifkan dua kadernya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya, dari keanggotaan DPR RI Fraksi PAN. Keputusan ini berlaku mulai Senin, 1 September 2025.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, menyampaikan keputusan tersebut diambil setelah melalui pembahasan di internal partai. Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen PAN untuk menjaga kehormatan, disiplin, serta integritas wakil rakyat yang berasal dari PAN.
“DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo dan Saudaraku Surya Utama sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” ujar Viva Yoga dalam keterangan tertulis, Minggu (31/8).
Viva Yoga menjelaskan, PAN yang lahir dari rahim reformasi tetap berpegang teguh pada nilai-nilai reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurutnya, partai memiliki kewajiban untuk memastikan agar seluruh kader di legislatif mampu menjadi teladan yang menjunjung tinggi nilai reformasi.
“PAN berkomitmen untuk terus mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk menjadi kebijakan dan program-program pemerintah, agar sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat bermanfaat langsung bagi rakyat,” tegasnya.
Penonaktifan ini dilakukan setelah rumah Eko Patrio dan Uya Kuya dijarah massa, pada Sabtu malam (30/8). Eko Patrio menjadi sasaran amuk massa setelah video jogetnya di Gedung DPR viral di media sosial.
Pria yang bernama lengkap Eko Hendro Purnomo itu merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN). Meski Eko menyampaikan permintaan maaf, tidak lama setelah penjarahan menyasar rumah Ahmad Sahroni, rumah Eko yang berlokasi di Setiabudi, Jakarta Selatan turut menjadi sasaran jarahan warga.
Rumah mewah yang dikabarkan senilai Rp 150 miliar itu dijebol massa dan barang-barang di dalamnya dijarah. Mulai dari tas branded, pakaian mewah dan sejumlah barang elektronik seperti kulkas, dispenser hingga TV, ikut dibawa massa.
Tak hanya itu, rumah presenter sekaligus Anggota DPR RI Fraksi PAN Surya Utama alias Uya Kuya telah menyampaikan klatifikasi sebanyak dua kali melalui media sosial Instagram, terkait video dirinya yang kelihatan joge di Gedung DPR.
Namun, klarifikasi itu tidak mampu menahan amukan massa, sehingga menjarah rumah Uya Kuya, yang berlokasi di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Sabtu malam (30/8). (*)
