Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa, menyatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan berbagai lembaga untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan.
“DPRD Sumbar berkomitmen mendorong kebijakan yang pro-perempuan. Angka ini tidak bisa dibiarkan terus bertambah. Kita harus hadir memberikan solusi, termasuk penguatan regulasi dan pengawasan agar perlindungan berjalan optimal,” ungkap Iqra.
Ia juga menilai pentingnya peran masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan kekerasan.
“Tidak cukup hanya regulasi, tapi juga edukasi dan pengawasan di tingkat keluarga dan komunitas,” tambahnya.
Rekomendasi ini, lanjut Iqra, disusun berdasarkan konsultasi bersama masyarakat sipil dan pemerintah daerah.
“Ini bukan hanya isu perempuan, tapi isu bersama demi membangun Sumatera Barat yang inklusif dan aman bagi semua,” tutupnya. (rgr)
