Karteker dan Setumpuk Pekerjaan yang Sudah Menunggu

HOP! Kepengurusan Roni Pahlawan berakhir. Berhenti di tengah jalan. Tiga bulan sebelum masa perpanjangan berakhir. Ada karteker meng­gan­tikannya.

Karteker ditu­gas­­kan untuk me­laksanakan Mu­syor­prov KONI Sumbar. Sebelumnya harus Rapat Kerja (Raker) dulu. Harus itu!

Berhentinya Ro­ni Pahlawan dkk, pu­nya kisah panjang dan berliku. Mung­kin lebih panjang dari jalan lintas Aceh – Medan, arena yang mencatatkan pres­tasi terburuk kedua kontingen Sumbar di PON, dalam 25 tahun terakhir. Dua emas di bawah capaian PON tahun 2004, di Sumsel. Lebih baik dari PON di Jawa Timur, tahun 2000.

Ada banyak kisah di balik persiapan hingga kembali dari arena PON. Kisahnya bak cerita 1001 malam. Ragam kisahnya, diantara yang sempat dicatat, selama kepengurusan ini, tak pernah ada Porprov. Sejatinya, satu periode kepengurusan bisa melaksa­nakan dua kali Porprov. Atau, semati-mati angin, sekali.

Ketidakadaan Porprov pernah terjadi, semasa kepengurusan KONI 2005-2009. Dalam hitungan jam setelah Irwan Prayitno – Muslim Kasih dilantik men­jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, kedua­nya langsung mengada­kan pertemuan dengan semua bupati/walikota se-Sum­bar, membahas Porprov yang terkatung-katung.

Saat keduanya memim­pin rapat didampingi Ketua KONI Sumbar Syahrial Bakh­tiar, Irwan Prayitno – Muslim Kasim masih me­makai kostum putih-putih ketika pelantikan.

Periode kepengurusan 2021-2025, tak ada Pelatda PON. Biasanya setahun sebelum PON, atau minimal enam bulan. Tanpa latihan gabungan semua atlet untuk menyatukan Chemistry (Kemistri) se­buah kontingen besar un­tuk multi ivent.

Kisah “drama” kepe­ngu­rusan yang dipimpin Roni Pahlawan menjadi catatan tersendiri. Bermula dari terpilihnya Ronny Pah­lawan sebagai Ketua Umum KONI Sumbar pe­rio­de 2021-2025 dalam Mu­syawarah Olahraga Pro­vinsi Luar Biasa (Musor­provlub) KONI Sumbar, di Padang, Juni 2022.

Kepengurusan baru bi­sa dilantik setahun kemu­dian. Perbedaan pendapat dan langkah tak seirama antara ketua terpilih de­ngan pemerintah provinsi disebut sebagai penyebab terkatung-katungnya pro­ses. Tersiar juga kabar, ada komunikasi yang macet.

Terlepas hasil buruk di PON Aceh – Medan, disaat periode kepengurusan ber­akhir, tak ditindaklanjuti dengan Raker dan Musyor­prov, tetapi pengurus me­ngajukan perpanjangan waktu. Alasannya, ada proses penyelesaian lapo­ran keuangan.

KONI Pusat memper­pan­jang masa kepengu­rusan, enam bulan. Ber­akhir November 2025. Se­jak itu, mulai muncul suara dari insan olahraga. Proses perpanjangan diduga tidak pula sesuai aturan. Tidak ada tanda-tanda Porprov dijalankan. Bonus PON be­lum juga cair.

Seakan pertandingan di ring tinju. Adu cerdik. Adu strategi. Adu kuat. Siapa cerdik, siapa kuat, jadi pe­menang. Silang pendapat, adu dan uji argumentasi terjadi antara KONI Sum­bar dengan Dispora Sum­bar. SK perpanjangan dari KONI Pusat dijawab de­ngan argumentasi dan lang­kah telak oleh Dispora. Salah satunya, tidak men­cairkan anggaran pasca­be­r­akhirnya periode kepe­ngurusan.

Dispora Sumbar mem­beberkan sejumlah dugaan ketidakberesan perpanja­ngan masa kepengurusan. KONI Sumbar tetap bersi­kukuh patuh pada SK per­panjangan. Disaat “perti­kaian” KONI Sumbar dan Dispora Sumbar, sejumlah insan olahraga dari berba­gai Cabor menggembok kantor KONI Sumbar.

Kurang sebulan dian­taranya, KONI Pusat me­ngeluarkan keputusan me­ngejutkan. Menunjuk kar­teker. Menghentikan masa berlalu kepengurusan yang diperpanjang, setelah beberapa hari sebe­lum­nya, Roni Pahlawan me­nyerahkan kembali man­dat penugasan untuknya kepada KONI Pusat.

Artinya, kepengurusan Roni Pahlawan lebih cepat tiga bulan menyelesaikan “mandat” sebelum jatuh tempo perpanjangan yang diperjuangkan sebelum­nya.

Tim karteker KONI Sum­bar langsung berge­rak. Wakil Ketua Karteker KONI Sumbar, Prof.Syah­rial Bakhtiar, Wakil Sekre­taris Mukti Ali Kusmayadi Putra langsung meninjau kantor KONI di Jln Rasuna Said, Padang, bersama tim Dinas Pemuda dan Olah­raga (Dispora) Sumbar serta Kepala sekretariat KONI Sumbar, Al Furqan. Tujuannya memastikan roda organisasi tetap berjalan lancar.

Sabtu (23/8) malam, Ke­tua Karteker Erizal Cha­niago bersama Wakil Ke­tua Prof. Syahrial Bakhtiar, Wakil Sekretaris Mukti Ali Kusmayadi Putra, dan Pe­laksana Tugas (Plt) Kadis­pora Sumbar, Dedy Dian­tolani langsung bersilatur­rahmi menemui Gubernur Sumbar Mahyeldi. Sejum­lah pekerjaan sudah “dici­cil” hingga dalam waktu dekat akan dijadwalkan pelaksanaan Rakerda, Mu­syorprov hingga pelanti­kan sehingga kepengu­rusan periode 2025-2029 segera bisa bekerja.

Pekerjaan paling men­dasar, laksanakan Porprov agar ritme dua tahunan bisa dilaksanakan pada 2025, 2027, sekaligus jadi persiapan atlet untuk ivent berikutnya. Agenda besar, Porwil dan PON di NTB – NTT sudah menunggu.

Tugas Besar Langsung Menunggu

Memang, tak ada pili­han. Segerakan Raker, lak­sanakan Musyorprov dan lantik pengurus baru. Se­mua harus dilakukan da­lam rentang waktu sing­kat. Banyak bengkalaian peker­jaan pengurus terda­hulu. Segera dikejar agar tidak terlambat. Memak­simal­kan waktu yang ter­sedia.

Beberapa hal penting, menurut saya, kepengu­rusan KONI Sumbar ke depan sebaiknya diisi orang-orang yang memiliki latar belakang olahraga, sekaligus paham dengan tugas dan fungsinya me­ngurus olahraga. Hal yang tak bisa ditawar, Ketua Umum KONI Provinsi ada­lah sosok yang disukai pemerintah daerah, pe­ngurus Cabor dan komuni­katif dengan semua pihak. Peran dan tugasnya tidak hanya mengurus internal, tetapi juga keluar. Bera­daptasi dengan semua pi­hak karena terbatasnya keuangan daerah, harus mampu mencair keluar dalam bentuk sponsor dan pendanaan lain.

Berikutnya, segera cair­kan bonus peraih medali PON Aceh – Medan. Sudah terlalu lama mereka me­nunggu haknya. Atlet dan pelatih tak hanya butuh apresiasi di mulut saja, tetapi realitanya juga butuh materi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Apa­lagi yang ditunggu adalah haknya mereka. Biar me­reka bisa lebih fokus untuk langkah berikutnya.

Ketiga, KONI Sumbar harus mendorong Peng­prov dan KONI se-Sumbar untuk memberikan ruang seluas-luasnya kepada pelatih dan wasit untuk meningkatkan kapasitas­nya. Tingkatkan standar atau sertifikat kepelatihan dan lisensi wasit, sehingga memberikan arti untuk peningkatan kualitas atlet.

Ke-empat, mendorong agar Cabor memperba­nyak ivent untuk mem­berikan jam terbang kepa­da atlet. Selain Porprov yang dua tahunan, juga Ke­jurda mau pun mengu­pa­yakan agar seri-seri kejua­raan na­sio­nal bisa digelar di Sumbar. Diantarkan ke daerah, dise­suaikan de­ngan keterse­diaan sarana dan prasarana.

Di Sumbar, selain Pa­dang, sebenarnya sejum­lah daerah sudah berbe­nah. Di Sawahlunto ada sirkuit permanen roadra­ce, ada lintasan pacuan kuda. Sering jadi tuan ru­mah bridge. Di Paya­kum­buh dan Pariaman ada lin­tasan sepatu roda. Dayung pernah di Danau Maninjau, tahun 1980-an. Bisa juga dibeberapa danau lainnya. Panjat tebing bisa dis­e­jumlah tempat di Sumbar.

Begitu pun di Porprov. Sisa waktu yang minim, tetap saja ada momen­tumnya. Kalau satu atau dua daerah kesulitan me­laksanakan, bisa dibagi habis di seluruh daerah di Sumbar, seperti tahun 2010. Porprov dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota (ke­cuali Mentawai), pa­dahal kala itu, kondisinya sa­ngat­lah sulit. Tak lama setelah gempa dahsyat yang me­landa Sumbar, September 2009. Tahun 2011, kontingen Sumbar berjaya pada Por­wil di Kepri.

Akhirnya, selamat be­kerja kepada “cabinet” karteker yang dikomandoi Erizal Chaniago, didukung sejumlah sosok mumpuni di olahraga dan organisasi serta hukum. Semoga pe­kerjaan yang bertumpuk di depan mata bisa disele­saikan dengan baik, kemu­dian menghasilkan kepe­ngurusan yang piawai me­ngurus olahraga Sumatera Barat. (*)