Sementara, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengamini adanya rencana perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji. Menurutnya, wacana tersebut telah diusulkan pemerintah bersama DPR.
“Ada rencana seperti itu (BP Haji berubah jadi Kementerian Haji),” ucap Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8).
Prasetyo menuturkan, peningkatan status dari badan menjadi kementerian diperlukan untuk memudahkan koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi.
“Nampaknya dibutuhkan untuk setingkat menteri, karena koordinasi dengan pihak Arab Saudi ini kan untuk kebutuhan kita semua ya, terutama umroh kita yang kalau dihitung setiap tahun tuh hampir mencapai 2 juta warga negara kita yang melakukan perjalanan umroh,” jelasnya.
Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan pembentukan Kementerian Haji murni merupakan usulan pemerintah. Usulan tersebut juga muncul dari hasil evaluasi pelaksanaan ibadah haji selama ini.
“Ini kan bukan masalah makin besar, tetapi masalah kebutuhan setelah satu tahun kemarin dibentuk badan dan setelah pelaksanaan haji di situ kan ada evaluasi-evaluasi, catatan-catatan, yang ternyata memang ada sebuah kebutuhan untuk kita meningkatkan kelembagaan dari badan,” pungkasnya. (jpg)
