“Ini bisa memaksa pemerintah daerah membuat kebijakan baru yang rentan menaikkan perpajakan daerah, dan ujungnya membebani rakyat,” tegasnya.
Said juga menekankan pentingnya kebijakan fiskal dan moneter yang terintegrasi sebagai navigasi ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Ia menyebut setiap kebijakan harus luwes, cepat, dan mampu menjawab persoalan tanpa menimbulkan keragu-raguan di kalangan pelaku ekonomi.
Selain itu, Banggar meminta pemerintah memperbaharui data kemiskinan seiring dengan perubahan angka Purchasing Power Parity (PPP) sebagaimana dilakukan Bank Dunia. “Pemutakhiran data ini penting untuk menjadi pijakan kebijakan penanggulangan kemiskinan ke depan agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Said menegaskan berbagai program besar pemerintah seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat harus menjadi perbaikan perilaku rakyat. “Jangan sampai kita wasting time dan kehilangan sumber daya sia-sia. Kuncinya ada pada tata kelola yang akuntabel, transparan, dan partisipatif,” pungkasnya. (jpg)
