JAKARTA, METRO–Jembatan timbang (JT) yang kerap dikeluhkan karena disinyalir menjadi sarang pungli bakal dihilangkan. Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi menilai jembatan timbang sudah tidak efektif, dan akan menggantinya dengan weight in motion.
Dudy menerangkan bahwa pihaknya memang tengah mempertimbangkan untuk menutup jembatan timbang.
Hal itu karena jembatan timbang dianggap sebagai sarang pungutan liar alias pungli. Jembatan timbang juga sudah tidak lagi efektif dijadikan penyaring truk-truk obesitas alias over dimension over load (ODOL).
“Kalau kami dari Kementerian Perhubungan, sudah saya sampaikan ke Pak Dirjen Darat. Langkah paling ekstrem apabila memang pungli itu, dari kami, ya jembatan timbang kita tutup,” urainya kepada wartawan, Senin (18/8).
Penutupan jembatan timbang sangat memungkinkan sebab saat ini Kemenhub sudah menggunakan teknologi Weight in Motion (WIM) untuk menimbang kendaraan.
Penggunaan WIM untuk menimbang kendaraan atau truk bisa ditempatkan di jalan-jalan tol lewat kerja sama dengan Jasa Marga.
“Kehadiran WIM juga menutup celah pungli yang selama ini selalu ada di jembatan timbang dan merugikan pelaku industri logistik,” urainya.
Dengan adanya teknologi Weight In Motion, lanjutnya, interaksi antara sopir dengan petugas menjadi hilang. “Sehingga kita menutup kemungkinan terjadinya pungli itu dari sisi pemeriksaan kendaraan, khususnya pemeriksaan berkaitan dengan berat kendaraan,” tutur Dudy.
Sementara, Peneliti Senior INSTRAN (Inisiatif Strategis Transportasi) Felix Iryantomo mengatakan, benar tidaknya tuduhan bahwa jembatan timbang menjadi sarang pungli yang paling paham adalah petugas JT dan pengemudi angkutan barang yang sering melintas dan masuk ke JT.
“Saya ingat kurun waktu 40 tahun silam tepatnya tahun 1985, di mana pada waktu itu masa orde baru, Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), Laksamana Sudomo, memerintahkan penutupan semua JT yang dioperasikan di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Menurut dia, jika Menhub akan membubarkan JT dengan dalih sebagai sarang pungli, maka perlu dipertanyakan apakah selama ini sudah ada oknum petugas yang ditangkap karena melakukan pungli.
“Apabila ada, apakah kepada mereka sudah dijatuhi sanksi? Hal ini sangat perlu diungkapkan agar pernyataan Menhub benar-benar didasarkan pada fakta, dan tidak justru menjadi bumerang oleh petugas di lapangan,” jelasnya.
Tak hanya itu, ada baiknya jika Menhub mengagendakan untuk melaksanakan perjalanan keliling Indonesia menggunakan moda jalan.
Sehingga Menhub bisa betul-betul paham kondisi angkutan jalan yang merupakan urat nadi logistik dan perekonomian Indonesia.
“Sangat mungkin dari perjalanan-perjalanan tersebut bisa diperoleh data atau gambaran nyata yang selama ini belum diketahui oleh Menhub,” imbuhnya. (jpg)
