JAKARTA, METRO–Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menindak tegas 1.063 tambang ilegal yang diduga merugikan negara mencapai Rp 300 triliun. Hal itu disampaikan Puan saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR Bersama DPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
Prabowo menegaskan tidak akan ragu bertindak, meski tambang-tambang tersebut dibekingi oleh jenderal maupun mantan jenderal TNI dan Polri.
“Setelah ini kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya mendapat laporan dari aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal, dengan potensi kerugian negara minimal Rp 300 triliun,” kata Prabowo.
Prabowo meminta dukungan MPR dan partai politik untuk menindak tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat, termasuk pejabat tinggi.
“Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari TNI, dari kepolisian, atau mantan jenderal tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya.
Ia juga mengimbau para kader Partai Gerindra untuk menjauhi praktik tambang ilegal. Menurutnya, partainya tidak akan memberi perlindungan bagi anggota yang terbukti terlibat.
“Sebagai pimpinan partai, saya ingatkan anggota semua partai, termasuk Gerindra, untuk segera melapor jika terlibat. Jadilah justice collaborator. Walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” tuturnya.
Pimpinan DPR Pastikan Beri Dukungan
Pimpinan DPR RI memastikan akan memberikan dukungan tehadap langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang tidak segan memberikan hukuman terhadap aktivitas tambang ilegal. Bahkan, kepala negara tidak segan terhadap oknum jenderal TNI dan Polri yang membekingi tambang ilegal.
Dukungan itu disampaikan menyusul permintaan Presiden Prabowo dalam pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR Bersama DPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
“Ya tentu saja kami sangat optimis dengan apa yang menjadi semangat dari Presiden Prabowo. Kami siap mendukung,” kata Ketua DPR Puan Mahasari usai sidang.
Puan memastikan, DPR akan berada di barisan pendukung pemerintah. Mengingat, Presiden Prabowo mengungkap laporan bahwa masih terdapat 1.063 tambang ilegal yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 300 triliun.
“Kami mendukung bagaimana semuanya itu bisa dilaksanakan dengan baik, bahwa penegakan hukum dan pelaksanaan Pasal 33 dengan baik sesuai semangat Presiden harus kita dukung,” ujar cucu Bung Karno itu.
Puan juga membeberkan agenda DPR setelah Sidang Bersama. Lembaga legislatif akan menggelar rapat paripurna perdana masa sidang 2025–2026, di mana Presiden Prabowo akan menyampaikan pengantar RUU APBN 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukung lainnya.
Ia berharap pidato tersebut dapat memberi motivasi dan semangat untuk bergotong royong membangun bangsa agar lebih banyak manfaat dirasakan rakyat.
“Alhamdulillah selama 299 hari sudah banyak hal positif yang dilakukan pemerintah. Karenanya nanti kita akan dengarkan pidato APBN 2026,” pungkasnya. (jpg)
