JAKARTA, METRO–Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan DPR siap menjalankan fungsi pengawasan, termasuk menegur para menteri yang tidak sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan Puan saat membuka Masa Sidang I Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
“Apabila terdapat pembantu Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana diharapkan, izinkan kami menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, dan konstitusional tanpa menimbulkan kegaduhan,” kata Puan.
Puan menekankan, pengawasan DPR bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari mekanisme checks and balances yang sehat dalam berdemokrasi. ”Kalau tidak diawasi, bisa-bisa lupa arah. Kalau tidak diingatkan, bisa-bisa jalan sendiri,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Menurutnya, RPJMN merupakan terjemahan strategis dari visi misi Presiden yang terangkum dalam Asta Cita.
“Tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi Presiden,” tuturnya.
Puji Prabowo
Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas sejumlah langkah cepat dan strategis yang diambil sejak dilantik menjadi kepala negara. Menurut politikus PDIP itu, kebijakan-kebijakan Prabowo menyentuh langsung kepentingan rakyat.
“Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami DPR RI menyampaikan apresiasi atas inisiatif Presiden Prabowo Subianto, yang dalam waktu singkat telah menyelesaikan atau merespons cepat sejumlah persoalan strategis dan menyentuh langsung kepentingan rakyat,” kata Puan.
Puan memuji sejumlah langkah Presiden Prabowo jelang satu tahun pemerintahan semenjak dilantik pada 20 Oktober 2024.
Prabowo dinilai berhasil mencabut izin tambang di kawasan Geopark Raja Ampat, penyelesaian sengketa tapal batas pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, kebijakan pembelian gabah petani dengan harga layak, serta kebijakan lain yang dijalankan melalui program Asta Cita.
Menurut Puan, langkah-langkah ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat, meski tetap perlu perencanaan matang agar menjadi kinerja reguler, bukan sekadar respons cepat.
Ia berharap pemerintah dapat menyelesaikan berbagai persoalan lain yang berada di luar jangkauan masyarakat, dengan semangat cepat dan berpihak yang sama.
“Tugas kita bukan hanya membicarakan harapan rakyat, tetapi juga mewujudkannya,” tegasnya.
Puan mengingatkan, kekuasaan harus digunakan untuk melayani rakyat, bukan menakut-nakuti.
Ia menggambarkan kompleksitas pengambilan keputusan publik layaknya cinta segitiga antara aspirasi, anggaran, dan aturan.
“Serumit-rumitnya cinta segitiga itu, selalu ada jalan untuk menemukan solusi terbaik bagi bangsa dan negara. Walaupun kadang terasa pedih, patah hati, tetapi kita harus move on,” pungkasnya. (jpg)
