“Mari kita bangun sinergi lintas sektor. Kita dorong integrasi data dan sistem antar-lembaga. Mari kita hadirkan pelayanan publik yang tidak hanya modern, tapi juga bermartabat dan manusiawi,” harapnya.
Kepala Bapenda Sumbar yang juga Ketua Panitia Gebyar Pajak dan High Level Meeting Syefdinon mengatakan, tantangan pengelolaan pendapatan daerah tidak hanya terletak pada besarnya potensi yang belum tergali, tetapi juga sistem dan mekanisme pemungutan yang masih konvensional. Banyak dari sistem tersebut belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan digital yang efisien dan terintegrasi.
“Momentum ini ruang strategis menyatukan pandangan dan langkah semua pihak. Forum High Level Meeting ini diharapkan mampu memperkuat sinergi Pemprov Sumbar dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk DJP, lembaga keuangan, sektor usaha, dan masyarakat luas,” harapnya.
Sinergi ini diperlukan karena memperkuat pendapatan daerah bukan tanggung jawab satu OPD, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat. Digitalisasi pajak dan retribusi bukan hanya soal mengganti sistem manual dengan elektronik. Digitalisasi perubahan paradigma (cara berpikir baru) agar pelayanan publik, tata kelola keuangan, dan partisipasi masyarakat dijalankan di era serba cepat dan transparan.
Dengan sistem terdigitalisasi, dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, menekan kebocoran, memperkuat integritas birokrasi, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kegiatan hari ini dilaksanakan dua bentuk. Pertama, Gebyar Pajak, kegiatan apresiasi dan penghargaan kepada wajib pajak yang telah menunjukkan kepatuhan dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.
Kegiatan kedua, High Level Meeting, melibatkan kepala daerah, pimpinan DPRD, pimpinan OPD, instansi vertikal, lembaga keuangan, serta praktisi untuk duduk bersama dan menyusun langkah konkret. Forum ini membahas aspek strategis seperti integrasi data pajak daerah, penguatan infrastruktur digital, harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah, serta penguatan peran perangkat daerah dalam proses pendataan dan pemungutan pajak.
Ketua DPD Provinsi Sumbar, Muhidi mengatakan, sentuhan digitalisasi di sektor pajak harus berjalan seiring dengan transformasi pola pikir masyarakat. Keberhasilan optimalisasi PAD tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga kesadaran kolektif bahwa pajak bentuk partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan.
“Jangan lagi berpikir pajak itu beban, tetapi bentuk gotong royong modern untuk membangun Sumbar di segala sektor, baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, maupun lainnya. Pajak investasi nyata untuk masa depan daerah,” tegas Muhidi.
Ia menjelaskan, ketika tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak semakin tinggi, pemerintah memiliki ruang fiskal lebih luas merealisasikan program prioritas. Pajak yang dibayarkan masyarakat, kata Muhidi, akan kembali dalam bentuk pembangunan. Mulai dari perbaikan jalan, pembangunan sekolah, hingga peningkatan layanan publik.
Muhidi menilai, dengan adanya sistem digital terintegrasi, data pajak dapat dikelola lebih transparan dan terstruktur, sehingga potensi pajak dapat diidentifikasi serta dioptimalkan dan tepat sasaran.
“Digitalisasi memberikan jaminan setiap rupiah yang dibayarkan tercatat dengan jelas, akurat, dan akuntabel. Ini langkah besar menuju tata kelola keuangan daerah lebih modern dan terpercaya,” ujarnya.
Muhidi juga mendorong terobosan kreatif dari pemerintah daerah mengembangkan inovasi baru di bidang perpajakan. Mulai dari integrasi data antarinstansi, perluasan kanal pembayaran berbasis teknologi, hingga program insentif bagi wajib pajak taat.
Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Pol M Reza Chairul Akbar Sidiq mengatakan, PKB salah satu instrument strategis mendukung PAD dan menjadi modal penting pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Dengan diterapkannya digitalisasi dalam memudahkan masyarakat dalam pelayanan PKB.
M Reza mengapresiasi jajaran Ditlantas Polda Sumbar yang bekerja keras bersinergi dengan pemerintah daerah dan PT Jasa Raharja melakukan edukasi publik, penegakan hukum optimalkan pengawasan dan kepatuhan masyarakat membayar PKB.
Pada kesempatan Gebyar Pajak dan High Level Meeting hari itu juga diumumkan sejumlah instansi penerima penghargaan yang telah ikut berkontribusi meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan PAD dari sektor pajak. Termasuk juga penghargaan kepatuhan wajib pajak di sejumlah perangkat daerah.
Gebyar Pajak dan High Level Meeting hari itu dihadiri perwakilan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Danrem 032/ Wirabraja Bukit Barisan, Bupati dan Wali Kota se-Sumbar, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumbar. Juga hadir Kepala Kantor Perwakilan BI Sumbar, Direktur Utama Bank Nagari, Kepala Kantor Wilayah DJP Sumbar, Kepala Kantor Wilayah DJPb Sumbar, Kepala Kantor Wilayah PT. Jasa Raharja Sumbar, Kepala OPD Provinsi Sumbar, Direktur Utama Jamkrida Sumbar. (fan/adv)
