Wako juga menguraikan sepuluh fokus kebijakan ekonomi daerah. Di antaranya penguatan keÂwiÂrausahaan dan UMKM, modernisasi pasar, peÂngembangan ekonomi kreatif, peningkatan pariwisata.
Kemudian, penguatan sektor pertanian dan peternakan, pengembangan industri pengolahan, pemberdayaan koperasi, peÂngentasan kemiskinan, peÂningkatan investasi, serta perluasan kesempatan kerja.
Dari sisi keuangan, penÂdapatan daerah 2026 ditargetkan Rp593,57 miliar, naik 3,65 persen dari 2025. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan Rp136,79 miliar atau naik 21,34 persen.
Sementara pendapatan transfer diperkirakan menurun 0,68 persen akibat kebijakan efisiensi Pemerintah Pusat.
Belanja daerah direncanakan Rp583,57 miliar, dengan porsi belanja modal naik signifikan untuk pembangunan Convention Hall, penataan kawasan Islamic Centre, dan penyelesaian gedung sekolah sesuai standar.
Hendri menjelaskan, seluruh prioritas pembangunan 2026 mengacu pada RKPD dan sinkron dengan kebijakan nasional, mencakup sembilan prioritas utama.
Prioritas tersebut yaitu peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, penanggulangan kemiskinan, peÂningkatan investasi, pemerataan infrastruktur, peÂngelolaan lingkungan, reformasi birokrasi, penguatan identitas daerah, dan perlindungan kelompok renÂtan.
“Kami berharap rancangan KUA dan PPAS ini dapat dibahas secara konstruktif bersama DPRD, sehingga menghasilkan kesepakatan yang menjadi pedoman dalam peÂnyusunan RAPBD 2026,” tutupnya. (rmd)
