PDG. PANJANG, METRO–Wali Kota, Hendri Arnis memaparkan Nota Pengantar atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (11/8).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Imbral, didampingi Wakil Ketua, Mardiansyah dan Nurafni Fitri itu, turut hadir Wakil Wali Kota, Allex Saputra, Kepala Kejaksaan Adhi Setyo Prabowo, Kapolres, AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, Dandim 0307/TD, Letkol Inf Agus Priyo Pujo Sumedi, jajaran pejabat Pemko dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Wako Hendri menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kesempatan memaparkan dokumen penting yang menjadi acuan penyusunan RAPBD 2026.
Wako menjelaskan, KUA memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah beserta asumsi yang mendasarinya. Sementara PPAS berisi program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah.
Dikatakannya, tema pembangunan Kota Padang Panjang 2026 adalah “Pembangunan yang Kolaboratif, Penguatan SDM, Ekonomi, dan Infrastruktur”, menjadi tahun awal pelaksanaan RPJMD 2025–2029.
Wako memaparkan, pascabencana banjir bandang lahar dingin Gunung Marapi pada Mei 2024, perekonomian daerah mulai bangkit. Pertumbuhan ekonomi 2024 tercatat 4,52 persen dan diharapkan meningkat menjadi 5,6 persen pada 2025, dengan PDRB per kapita yang ditargetkan naik dari Rp80,01 juta menjadi Rp89,32 juta.
Tingkat pengangguran pada 2024 sebesar 4,94 persen ditargetkan turun menjadi 4,48 persen pada 2025, seiring penurunan kemiskinan dari 5,31 persen menjadi 4,71 persen.
Pada 2026, target indikator makro daerah meliputi pertumbuhan ekonomi 5,95 persen, inflasi terkendali 2,5±1 persen, kemiskinan 4,11 persen, pengangguran 3,78 persen, IPM 82,40, dan Indeks Gini 0,259.
Wako juga menguraikan sepuluh fokus kebijakan ekonomi daerah. Di antaranya penguatan kewirausahaan dan UMKM, modernisasi pasar, pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan pariwisata.
Kemudian, penguatan sektor pertanian dan peternakan, pengembangan industri pengolahan, pemberdayaan koperasi, pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, serta perluasan kesempatan kerja.
Dari sisi keuangan, pendapatan daerah 2026 ditargetkan Rp593,57 miliar, naik 3,65 persen dari 2025. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan Rp136,79 miliar atau naik 21,34 persen.
Sementara pendapatan transfer diperkirakan menurun 0,68 persen akibat kebijakan efisiensi Pemerintah Pusat.
Belanja daerah direncanakan Rp583,57 miliar, dengan porsi belanja modal naik signifikan untuk pembangunan Convention Hall, penataan kawasan Islamic Centre, dan penyelesaian gedung sekolah sesuai standar.
Hendri menjelaskan, seluruh prioritas pembangunan 2026 mengacu pada RKPD dan sinkron dengan kebijakan nasional, mencakup sembilan prioritas utama.
Prioritas tersebut yaitu peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, pemerataan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, reformasi birokrasi, penguatan identitas daerah, dan perlindungan kelompok rentan.
“Kami berharap rancangan KUA dan PPAS ini dapat dibahas secara konstruktif bersama DPRD, sehingga menghasilkan kesepakatan yang menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD 2026,” tutupnya. (rmd)
