“Kalau ada warga yang butuh perhatian, RT harus tahu kenapa. Contohnya dalam hal pengajuan bantuan DTSEN, Bapak Ibu pasti tahu mana yang layak diprioritaskan,” ujar Hendri.
Dalam pertemuan itu, berbagai persoalan lain juga dibahas. Seperti tidak tertampungnya siswa dari Padang Panjang Timur, khususnya Koto Katik dan Ekor Lubuk ke SMAN 1 Padang Panjang.
Oleh sebab itu, Hendri menyampaikan rencana penambahan empat ruang kelas baru (RKB) di tahun ajaran 2026 mendatang, yang akan dikoordinasikan dengan Pemprov Sumbar. Masalah kebersihan juga menjadi perhatian serius. Wako menjelaskan, biaya kebersihan kota dalam setahun mencapai Rp11 miliar. Dari sekitar 20.000 rumah yang dikenakan retribusi Rp7.500 per bulan, hanya terkumpul Rp1,5 miliar. Sisanya, sebesar Rp10 miliar, ditanggung APBD. “Dampaknya, anggaran kita untuk bantuan stunting, biaya sekolah, pembangunan jalan baru, renovasi sekolah dan lainnya, jadi berkurang,” jelasnya.
Sebagai solusi, beberapa ketua RT mengusulkan pemanfaatan bank sampah. Dua usulan konkret muncul, yakni pengadaan mesin pencacah sampah untuk Bank Sampah di Pasar Usang dan mesin press sampah untuk Bank Sampah di Ganting. Wako menanggapi positif dan meminta agar hal itu dibahas bersama Dinas Perkim LH.
Salah seorang RT juga menyampaikan keresahan lantaran adanya balap liar di Kelurahan Bukit Surungan. Wako meminta penanganan bersama tim gabungan.
Juga didiskusikan penanganan banjir di Jalan Diniyyah Puteri hingga Jembatan Besi (Jembes), penyediaan lahan makam umum, serta pembahasan RTRW terkait kawasan pertambangan kapur yang sedang diupayakan menjadi Perda. Wako Hendri juga merespon persoalan ketertiban mahasiswa, khususnya yang tinggal di rumah kos. Ia meminta Pol PP dan dinas terkait mengoÂmunikaÂsikan dengan pemilik usaha kos-kosan dan tindakan bila ada pelanggaran trantibum. Turut hadir, Wakil Wali Kota, Allex Saputra serta jajaran pejabat Pemko. (rmd)
