MATARAM, METRO – Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara Barat (NTB) lakukan pembinaan kepada puluhan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Para TFL tersebut nantinya akan bertugas memfasilitasi masyarakat yang akan mendapatkan program bantuan bedah rumah dari pemerintah.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB, I Gusti Bagus Sugihartha menyatakan, keberadaan TFL Program BSPS sangat membantu masyarakat khususnya terkait program bedah rumah. Selain mendampingi masyarakat, mereka juga aktif dalam mensosialisasikan program perumahan kepada masyarakat.
“Saya ucapkan selamat kepada TFL dan Koordinator Fasilitator yang telah terpilih dalam program BSPS ini. Mari kita bantu masyarakat dalam mengentaskan rumah tidak layak huni di NTB,” ujarnya.
Ia berharap, para TFL dapat segera terjun ke lapangan untuk mengecek data dan monitoring di lapangan agar BSPS tersebut tepat sasaran. Untuk itu, TFL diharapkan dapat bekerja keras dan memahami peraturan terkait program bedah rumah.
“Sekarang baik Pemda dan TFL tinggal sama-sama menyatukan persepsi agar di lapangan nanti tidak bingung karena TFL dan Korfas merupakan ujung tombak dari program ini,” katanya.
Sebagai informasi, pembekalan bagi TFL diikuti sebanyak 100 orang. Adapun jumlah pelamar TFL saat proses seleksi berjumlah lebih dari 850 orang. Pembekalan bagi TFL tersebut dilaksanakan selama tiga hari mulai 9-11 April 2018 lalu.
Pada kegiatan tersebut, Kasatker SNVT Penyediaan Perumahan NTB, Bulera memberikan pembekalan materi tentang kebijakan dan mekanisme Pelaksana BSPS Tagun Anggaran 2019. Kasatker menyampaikan hal-hal apa saja yang penting dalam program BSPS sehingga TFL dan Korfas yang baru dapat memahami jalan prosesnya BSPS.
“Jumlah rumah di NTB yang akan mendapat BSPS menurut SK Dirjen Penyediaan Perumahan sebanyak 4.170 unit. Selain itu, SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTB Kementerian PUPR juga akan membangun tiga tower Rusun dan 130 rumah khusus untuk masyarakat di NTB,” tandasnya.
Sementara itu, Tim TP4D Kejaksaan Negeri yang diwakili oleh M Isnaeni juga tidak lupa menyampaikan agar TFL dan Korfas dapat bekerja dengan baik sesuai petunjuk teknis dan Permen PUPR yang berlaku.
“TFL dan Korfas kalau ada masalah di lapangan jangan malu untuk menyampaikan ke Kejaksaan. Kita akan cari solusinya sama-sama,” ujar Isnaeni.
Dalam kegiatan itu juga dilaksanakan Rapat Awal Tim Teknis Program BSPS yang dipimpin oleh PPK Rumah Swadaya Warni dan diikuti 22 Tim Teknis kabupaten/kota untuk kegiatan BSPS. Rapat ini bertujuan untuk memperkenalkan Tim Teknis mengenai tugas dan pembentukan tim teknis, pengusulan kegiatan, penempatan Alokasi TFL dan Korfas. (r)
