PADANG, METRO–Anggota Komisi IV DPRD Sumatera Barat, Muzli M Nur meminta kepala daerah terus berkoordinasi dngan pemerintah provinsi, khususnya dengan anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) tersebut.
Permintaan itu disampaikan Muzli M Nur untuk menyelesaikan persoalan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan maupun jembatan di daerah-daerah pelosok Kabupaten Pasaman.
“Kita memahami kepala daerah baru saja dilantik dan kondisi keuangan daerah terbatas. Namun tetap harus ada upaya serius berkoordinasi dengan semua unsur, termasuk anggota DPRD Sumbar dari dapil setempat,” ungkap Muzli M Nur saat diwawancarai, Kamis (7/8).
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Pasaman dan Pasbar, Muzli M Nur menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat, terutama terkait infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan dalam mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
“Kami di DPRD siap menindaklanjuti aspirasi dan keresahan masyarakat, termasuk memperjuangkan alokasi anggaran untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur di daerah.Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci penting dalam percepatan pembangunan daerah, apalagi di wilayah yang masih tertinggal dari sisi infrastruktur dasar,” tegas Muzli M Nur.
Seperti diketahui, baru-baru ini kondisi darurat infrastruktur di Kabupaten Pasaman menjadi sorotan setelah viralnya aksi seorang bidan, Dona Lubis (46), yang harus menyeberangi derasnya Sungai Batang Pasaman demi mengobati pasien TBC di Kejorongan Sinuangon, Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Dua Koto.
Perjuangan bidan tersebut menggambarkan nyata betapa sulitnya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Tak hanya itu, baru-baru ini juga warga di Nagari Sinuangon terpaksa harus ditandu beramai-ramai saat sakit, lantaran tidak adanya akses jalan atau transportasi memadai menuju fasilitas kesehatan terdekat.
“Ini bukan hanya tentang infrastruktur, tapi menyangkut keselamatan dan hak dasar warga. Pemerintah harus hadir, jangan biarkan kondisi ini berlarut-larut. Saya berharap pemerintah provinsi dapat menetapkan daerah-daerah prioritas yang membutuhkan percepatan pembangunan, agar tidak ada lagi masyarakat yang harus mempertaruhkan nyawa hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan,” tutupnya. (rgr)
