“Kita hanya membantu agar prosesnya lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien sehingga sebelum akhir 2025 sudah, kalau bisa, ribuan dapur-dapur bisa dibangun dengan menggunakan APBN,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pihaknya menargetkan pembangunan 25.000 SPPG di wilayah aglomerasi dan tambahan 6.000 unit di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Saat ini, sebanyak 3.233 SPPG telah terbangun dan melayani sekitar 8,2 juta penerima manfaat.
“Kami memiliki anggaran dan juga program untuk membangun SPPG sebanyak 3 unit per kabupaten di tahun 2025, sehingga totalnya menjadi 1.542. Namun sampai Agustus ini belum ada yang bisa dibangun karena berbagai kendala, terutama terkait regulasi dan penggunaan lahan,” ujar Dadan.
Ia berharap kolaborasi dengan Kementerian PU bisa mempercepat proses pembangunan yang sempat tertunda. “Oleh sebab itu kami mohon bantuan dari Pekerjaan Umum agar anggaran itu bisa kita implementasikan, bisa kita serap, dan pembangunan 3 SPPG per kabupaten bisa kita aplikasikan tahun ini juga. Agar Oktober seluruh gedungnya sudah selesai dan pada akhir November atau awal Desember, target layanan untuk 82,9 juta penerima manfaat bisa tercapai,” jelasnya. (jpg)
