BERITA UTAMA

Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional Teken MoU Bangun Ribuan Dapur Gizi

0
×

Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional Teken MoU Bangun Ribuan Dapur Gizi

Sebarkan artikel ini
MOU— Kementerian PU bersama BGN menandatangani Nota Kesepahaman untuk mendukung pembangunan infrastruktur dapur gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

JAKARTA, METRO–Pemerintah memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk mendukung pembangunan infrastruktur dapur gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menteri PU Dody Hanggodo menyebut bahwa kerja sama ini menjadi awal dimulainya pemanfaatan APBN untuk membangun fasilitas-fasilitas gizi di berbagai wilayah Indonesia.

“Seperti diketahui tadi kita lakukan MoU dan penandatangan perjanjian kerjasama antara Kemen­terian Pekerjaan Umum dengan Badan Gizi Nasional. Insya Allah akan menjadi tanda dimulainya penggu­naan APBN untuk menggarap SPPG atau dapur-dapur untuk Badan Gizi Nasional,” ujarnya.

Baca Juga  Ugal-ugalan, Pengendara Motor Tewas

Menurut Dody, peran Kementerian PU dalam kerja sama ini bersifat teknis dan mendukung percepatan pembangunan, seperti yang sebelumnya dilakukan bersama Kementerian Sosial pada program sekolah rakyat.

“Kita hanya membantu agar prosesnya lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien sehingga sebelum akhir 2025 sudah, kalau bisa, ribuan dapur-dapur bisa dibangun dengan menggunakan APBN,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pihaknya menargetkan pem­bangu­nan 25.000 SPPG di wilayah aglomerasi dan tam­bahan 6.000 unit di kawasan tertinggal, terdepan, dan te­r­luar (3T). Saat ini, sebanyak 3.233 SPPG telah ter­ba­ngun dan melayani sekitar 8,2 juta penerima manfaat.

“Kami memiliki anggaran dan juga program untuk membangun SPPG sebanyak 3 unit per kabupaten di tahun 2025, sehingga totalnya menjadi 1.542. Namun sampai Agustus ini belum ada yang bisa dibangun karena berbagai kendala, terutama terkait regulasi dan penggunaan lahan,” ujar Dadan.

Baca Juga  Dengar Tembakan, Pelaku Jambret Terjatuh

Ia berharap kolaborasi dengan Kementerian PU bisa mempercepat proses pembangunan yang sempat tertunda. “Oleh sebab itu kami mohon bantuan dari Pekerjaan Umum agar anggaran itu bisa kita imple­men­tasikan, bisa kita serap, dan pembangunan 3 SPPG per kabupaten bisa kita aplikasikan tahun ini juga. Agar Oktober seluruh gedungnya sudah selesai dan pada akhir November atau awal Desember, target layanan untuk 82,9 juta penerima manfaat bisa tercapai,” jelasnya. (jpg)