“Kami berharap rakor ini tidak berhenti pada diskusi dan seremonial saja, namun ada tindak lanjut dan aksi nyata di daerah masing-masing, jangan biarkan satupun rekomendasi hari ini mengendap tanpa eksekusi ,” tegas Mahyeldi.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud dalam pemaparannya menyampaikan, bahwa capaian SPM di Sumatera Barat mengalami peningkatan signifikan sejak 2019. “Dari 60 persen, kini kita sudah di angka 98 persen pada tahun 2024. Ini bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 87,8 persen ,” jelasnya.
Ia mengatakan, capaian itu bukan hanya berkat kerja Pemprov, tapi juga hasil sinergi dan kerja keras seluruh kabupaten/kota.
Tiga daerah yaitu Provinsi Sumbar, Kota Padang, dan Kota Payakumbuh sudah menuntaskan SPM secara paripurna. Sementara daerah lainnya sudah berada di kategori “tuntas madya” alias di atas 90 persen.
Namun, ada beberapa catatan yang perlu jadi perhatian, terutama di sektor kesehatan di beberapa daerah yang masih di bawah rata-rata nasional, seperti Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Padang Pariaman, Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai. Secara nasional, Sumatera Barat saat ini berada di peringkat ke-7 dalam pelaksanaan SPM. Ini menjadi prestasi membanggakan, tapi juga tantangan untuk bisa terus memperbaiki diri. Acara dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dan penandatangan komitmen bersama antara Pemprov Sumbar, Kabupaten, Kota dan DPRD se Sumbar. (efa)
