PARIAMAN, METRO–Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi bersama seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat,kemarin. Rakor dengan tema Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Sumatera Barat ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, Bupati, Walikota dan Ketua DPRD se Sumbar termasuk Wali Kota Pariaman, Yota Balad dan Ketua DPRD Kota Pariaman, Muhajir Muslim.
Menghadirkan narasumber dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Restuardy Daud dan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Suprayitno.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat membuka rakor tersebut mengatakan, kegiatan ini bukan sekadar pertemuan rutin, namun ini menjadi ajang penting untuk menyamakan langkah dan memperkuat komitmen bersama dalam memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar yang adil, merata, dan berkualitas.
Mahyeldi menegaskan pentingnya menjadikan SPM sebagai prioritas utama dalam setiap tahapan pembangunan di daerah. Mulai dari perencanaan hingga penganggaran, semua harus mengacu pada pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat. “SPM harus masuk secara eksplisit ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti Renstra, Renja, dan RKPD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota ,” imbuh Mahyeldi.
Ia mengajak seluruh bupati, walikota dan jajaran OPD serta DPRD untuk menjadikan SPM sebagai prioritas dan substansi utama dalam perencanaan pembangunan. “Kita tidak sedang berbicara tentang angka, indikator atau pelaporan semata, namun kita memastikan bahwa negara tidak absen dalam memikirkan rakyatnya, mari kita pastikan bahwa apa yang kita rencanakan hari ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh meraka yang paling membutuhkan ,” ujar mantan Walikota Padang ini.
Mahyeldi mengajak seluruh kepala daerah untuk tidak menjadikan SPM sebagai beban administratif, tetapi sebagai alat transformasi pelayanan publik yang berdampak langsung bagi rakyat, sehingga keberadaan pemerintah betul-betul dirasakan oleh rakyat. “Mari kita jadikan kabupaten/kota di Provinsi Sumbar menjadi provinsi terbaik dalam penerapan SPM secara menyeluruh, inklusif dan berkeadilan. Rakor ini bukanlah penutup dari proses melainkan awal gerakan kolektif yang lebih kuat, lebih terarah dan lebih berdampak. Komitmen bupati dan walikota adalah pijakan utama untuk keberhasilan kita semua ,” ujarnya.
