BUKITTINGGI ,METRO–Pemerintah Kota Bukittinggi menerima puluhan tenaga honorer non database (R4) yang mendatangi Balai Kota Bukittinggi, Senin (4/8) untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Mereka meminta kejelasan terkait nasib mereka yang mengaku sudah empat bulan dirumahkan. Mereka juga meminta Pemko Bukittinggi pro aktif hingga ke pusat dalam memperjuangkan nasib para honorer.
Terkait masalah ini, Sekdako Bukittinggi Rismal Hadi mengklarifikasi bahwa ratusan honorer non database di Bukittinggi tidak dirumahkan, tapi sudah diakhiri masa kontraknya.
“Saat ini pemerintah pusat sudah melarang pengangkatan honorer dan jika dipaksakan akan menjadi temuan nanti,” katanya.
Menurutnya, terkait kepegawaian, baik ASN, pegawai kontrak dan yang lainnya harus mengacu kepada aturan pusat.
“Dulu pemerintah pusat memperkenankan mengangkat pegawai honor, kontrak dan seterusnya. Semenjak tahun 2018, semua telah di atur oleh pusat,” ujarnya.
Meski demikian, Pemko Bukittinggi menurut Rismal Hadi akan terus melobi pusat untuk mencari peluang penambahan ASN.
“Apalagi belum lama ini, pemerintah pusat gencar melakukan sosialisasi terkait nasib non ASN. Kami masih mempelajarinya,” ujar Rismal Hadi.
Ketua Aliansi R4 Bukittinggi, Dedi Hariadi meminta Pemko Bukittinggi segera memberi usulan resmi permintaan kuota formasi dibuka ke pemerintah pusat.
“Untuk kami, usulkan ke pusat bahwasannya minta kuota formasi dibuka, usulkan oleh pak wali sebagai kepala daerah,” ujarnya.
Ia menyebut ada sekitar 46 orang honorer R4 dari berbagai SKPD yang datang ke Balai Kota. Namun dari jumlah itu, hanya 9 orang perwakilan yang ikut beraudiensi dengan Pemko Bukittinggi yang dipimpin oleh Sekdako Bukittinggi. (pry)
