AGAM, METRO–Bupati Agam, Ir. H .Benni Warlis MM Dt Tan Batuah hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Barat di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Selasa (5/8).
Rakor ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi dihadiri Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr Ir Restuardy Daud MSc CGRE, serta para kepala daerah se-Sumatera Barat.
Pertemuan ini mengangkat tema “Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Sumatera Barat”.
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menekankan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ukuran wajib yang harus dicapai oleh pemerintah daerah dalam enam urusan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta urusan sosial.
“SPM bukan hanya kewajiban administratif, tapi merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan layanan dasar yang layak dan setara bagi seluruh masyarakat. Ini harus menjadi prioritas dalam politik anggaran dan substansi utama dalam perencanaan pembangunan daerah,” tegas Mahyeldi.
Ia mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Sumbar telah menunjukkan capaian signifikan dalam penerapan SPM.
Pada periode 2022–2024, tingkat capaian SPM di Sumatera Barat mencapai 99 persen. Atas capaian tersebut, Sumbar meraih peringkat ketiga nasional dalam ajang SPM Award 2023, serta dinobatkan sebagai provinsi dengan kinerja terbaik di Regional Sumatera pada SPM Award 2025.
“Capaian ini adalah hasil dari kerja sama yang solid antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh bupati dan wali kota serta unsur DPRD di Sumatera Barat untuk terus menjadikan SPM sebagai prioritas bersama,” ajaknya.
Sementara itu, Bupati Benni Warlis menyambut baik arahan gubernur. Ia menyatakan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan pelayanan dasar di Kabupaten Agam, agar masyarakat mendapatkan akses layanan yang optimal dan merata.
Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pencapaian target pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Sumatera Barat. (pry)
