“Kalau begini caranya, kami melihat ini seperti iÂngin menghancurkan PTMSI yang sudah eksis puluhan tahun. Kami minta agar pemerintah lebih hati-hati dalam mengurus organisasi olahraga,” tegasnya lagi.
Menanggapi persoalan ini, Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, menekankan pentingnya mencari solusi melalui komunikasi terbuka antarpemangku kepentingan. Ia mengingatkan bahwa yang terpenting adalah jangan sampai atlet menjadi korban konflik organisasi.
“Kami harus punya tekad yang sama. Atlet tidak boleh jadi korban. Atlet berprestasi harus terus kita dorong dan dilindungi haknya untuk mewakili Indonesia di ajang-ajang besar,” ujar Marciano.
Ia juga mengapresiasi langkah audiensi yang dilakukan berbagai pihak, termasuk PB PTMSI, sebagai jalan untuk mencari solusi terbaik demi masa depan tenis meja Indonesia.
“Kalau tidak ada komunikasi yang baik, akhirnya yang rugi adalah atlet. KONI ada untuk melayani dan mengantar atlet menjadi juara,” pungkasnya.
Situasi ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak agar menjaga integritas organisasi olahÂraga, memperjelas arah pembinaan, serta menempatkan kepentingan atlet di atas konflik kepentingan. (*/rom)
