JAKARTA, METRO–Polemik dalam dunia tenis meja nasional kembali mencuat. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI), Peter Layardi Lay, secara terbuka mempertanyakan langkah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Komite Olimpiade Indonesia (KOI) yang mengusulkan Indonesia Pingpong League (IPL) menjadi anggota federasi internasional tenis meja, ITTF (International Table Tennis Federation).
Peter menegaskan, langkah tersebut telah menimbulkan keresahan di kalangan pengurus provinsi dan pemangku kepentingan tenis meja nasional. Ia menyampaikan kekhawatiran tersebut usai Rapat Koordinasi Nasional PB PTMSI yang digelar di Jakarta, Kamis (31/7).
“Salah satu hal yang membuat resah para pengurus provinsi adalah diusulkannya IPL sebagai anggota ITTF. Kami ingin tahu apa maksud dan tujuan dari langkah tersebut,” ujar Peter.
Selain soal keanggotaan IPL di ITTF, PB PTMSI juga mempertanyakan maksud penyelenggaraan Seleksi Nasional (Seleknas) Tenis Meja Piala Menpora 2025. Menurut Peter, pelatnas seharusnya memiliki arah yang jelas—baik jangka pendek, menengah, maupun panjang—terutama menjelang SEA Games 2025.
“Kalau memang ini bagian dari persiapan SEA Games, kami ingin kejelasan. Jangan sampai terjadi kebingungan antara Seleknas dan Pelatnas. Atlet butuh arah,” katanya.
Peter menegaskan bahwa PB PTMSI yang dipimpinnya merupakan organisasi sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung dan memiliki legalitas kepengurusan dengan dukungan dari 38 Pengprov serta hampir 400 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“Kami datang ke Kemenpora dan NOC Indonesia membawa SK resmi. Tapi kami menilai, apa yang dilakukan Kemenpora saat ini justru berpotensi menimbulkan blunder dan memelihara dualisme organisasi,” tegasnya.
Peter menuding bahwa langkah Kemenpora bisa berdampak destruktif terhadap masa depan tenis meja nasional.
“Kalau begini caranya, kami melihat ini seperti ingin menghancurkan PTMSI yang sudah eksis puluhan tahun. Kami minta agar pemerintah lebih hati-hati dalam mengurus organisasi olahraga,” tegasnya lagi.
Menanggapi persoalan ini, Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, menekankan pentingnya mencari solusi melalui komunikasi terbuka antarpemangku kepentingan. Ia mengingatkan bahwa yang terpenting adalah jangan sampai atlet menjadi korban konflik organisasi.
“Kami harus punya tekad yang sama. Atlet tidak boleh jadi korban. Atlet berprestasi harus terus kita dorong dan dilindungi haknya untuk mewakili Indonesia di ajang-ajang besar,” ujar Marciano.
Ia juga mengapresiasi langkah audiensi yang dilakukan berbagai pihak, termasuk PB PTMSI, sebagai jalan untuk mencari solusi terbaik demi masa depan tenis meja Indonesia.
“Kalau tidak ada komunikasi yang baik, akhirnya yang rugi adalah atlet. KONI ada untuk melayani dan mengantar atlet menjadi juara,” pungkasnya.
Situasi ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak agar menjaga integritas organisasi olahraga, memperjelas arah pembinaan, serta menempatkan kepentingan atlet di atas konflik kepentingan. (*/rom)
