Selain untuk PIP PAUD, Kemendikdasmen juga meminta tambahan anggaran untuk peningkatan satuan biaya PIP jenjang SD dan SMP, rencana pembukaan UPT di wilayah Papua, revitalisasi gedung, hingga pembukaan Adikbud, serta sekolah Indonesia di Tawau Malaysia.
Sebagai informasi, dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026, Kemendikdasmen telah disepakati mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 33,65 triliun, sesuai Surat Bersama Pagu Indikatif dari Menteri Keuangan dan Menteri PPN.
Namun, jumlah tersebut hanya dapat membiayai belanja operasional kebutuhan program Indonesia Pintar (PIP), tunjangan guru non-ASN, revitalisasi satuan pendidikan, serta kegiatan lain yang dananya bersumber dari Badan layanan umum, Balai pengelolaan pengujian pendidikan, dan dari penerimaan negara bukan pajak.
Sehingga, anggaran tersebut belum sepenuhnya bisa membiayai berbagai kegiatan di Kemendikdasmen sendiri. Karena itu, pihaknya mengajukan tambahan anggaran tersebut.
“Dengan demikian, tambahan anggaran yang diusulkan menjadi sebesar Rp 71,11 triliun. Sehingga total anggaran yang kami usulkan dalam pagu anggaran menjadi Rp 104,76 triliun,” papar Mu’ti dalam kesempatan sebelumnya. (jpg)
