“Salah satunya sesuai dengan arahan dari Menteri Sosial yang menyebut ada perubahan dari DTKS menjadi DT-SEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, perubahan-perubahan ini harus kita kawal,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemprov Jateng juga mendorong keterlibatan organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan elemen lainnya untuk terlibat aktif dalam percepatan pembangunan daerah. Tujuannya agar upaya pengentasan kemiskinan dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Taj Yasin menekankan pentingnya kerja sama lintas dinas dalam menangani kemiskinan. Ia mengingatkan bahwa tidak cukup satu dinas saja yang bergerak, karena kemiskinan melibatkan banyak aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan kondisi tempat tinggal.
“Ketika kita sudah menemukan satu keluarga, harus dilihat keluarganya sakit atau tidak, kondisinya bagaimana, anaknya bagaimana, sekolahnya bagaimana. Kalau belum ada (intervensi), maka ego sektoral ini yang harus kita hilangkan, kita tanggalkan,” ujarnya.
Ia pun mendorong agar semua dinas ikut bertanggung jawab terhadap seluruh indikator kemiskinan, bukan hanya yang sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksinya)
“Maka indikator-indikator kemiskinan ini harus kita titipkan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga ketika ada penemuan di satu indikator, mereka juga harus mendatangi indikator yang lain,” tegasnya. (jpg)
