Legislator Fraksi Golkar itu langsung melanjutkan pembacaan surat-surat lainnya yang diterima pimpinan DPR dari kementerian/lembaga serta alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya.
Pembangunan IKN kemÂbali menjadi sorotan setelah DPP Partai Nasdem mempertanyakan kelanjutan dari ibu kota masa depan tersebut. Nasdem menyebut, terdapat ketidakpastian hukum dalam progres pembanguÂnan IKN.
Sejak tahap pertama pemÂbangunan IKN dimulai pada 2020–2024, Pemerintah telah menggelontorkan anggaran Rp 89 triliun dari APBN untuk infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan. Di luar itu, investasi dari swasta dan BUMN tercatat mencapai Rp 58,41 triliun. Tahap kedua (2025–2028) diproyeksikan menelan tambahan dana sebesar Rp 48,8 triliun.
Namun, NasDem memberikan catatan penting, belum adanya Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pengalihan kedudukan ibu kota dari Jakarta ke IKN, sebagaimana diamanatkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. (jpg)
