PADANG, METRO–Badan Metereolgi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sudah ada 122 hotspot terlihat di wilayah Sumbar hingga Senin (21/7). Meski titik panas terus bertambah, kualitas udara di Kota Padang masih dinyatakan aman dan belum terdampak asap.
Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Minangkabau, Desindra Deddy Kurniawan, menyebut dari 122 titik panas itu, 88 berada dalam kategori rendah, 15 titik sedang, dan 19 titik tergolong tinggi.
Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Minangkabau, Desindra Deddy Kurniawan, Senin (21/7), mengatakan secara visibilitas, keberadaan asap belum terpantau signifikan, salah satunya di Kota Padang.
“Secara real, secara visibilitas, tidak terlihat asap di Padang. Meskipun diinformasikan adanya banyak kebakaran dan titik api, tapi asapnya belum tampak sampai ke sini,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa alat pemantau kualitas udara seperti IQAir milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), maupun platform Info BMKG, dapat dijadikan referensi untuk melihat tingkat kualitas udara secara akurat.
Dalam platform tersebut, status udara ditampilkan dalam warna hijau (aman), kuning (sedang), hingga merah (berbahaya).
“Jika saya menilai, saat ini kondisi di Padang masih tergolong aman karena tidak terlihat adanya kabut asap secara visual,” lanjutnya.
Terkait kemungkinan asap kiriman dari provinsi lain seperti Riau, ia menjelaskan bahwa hal itu bergantung pada arah angin.
“Asap itu dipengaruhi oleh arah angin. Kalaupun terjadi kebakaran hutan di Sumbar, kalau arah anginnya ke timur atau timur laut, maka dampaknya tidak akan ke Padang. Malah bisa saja asap dari wilayah Kabupaten Limapuluh Kota bergerak menuju Riau, bukan sebaliknya,” ulas Desindra Deddy Kurniawan.
Diketahui, akhir pekan kemarin kebakaran hutan hebat terjadi di wilayah Kabupaten Solok. Wabuk Solok Chandra mengatakan, lebih dari 100 titik kebakaran terjadi sejak Mei hingga Juni 2025, termasuk di Bukit Junjung Sirih dan Hiliran Gumanti yang nyaris mengancam pemukiman warga.
Meski sebagian besar titik api berhasil diatasi, keterbatasan personel dan armada masih menjadi kendala utama di lapangan. Candra juga mengimbau seluruh camat dan wali nagari untuk mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Sementara, kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi selama musim kemarau di Kabupaten Tanah Datar, telah melalap sekitar 30 hektare lahan. Titik-titik kebakaran tersebar di sejumlah nagari (desa) yang berada di berbagai kecamatan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Ferdinal Asmin, menambahkan musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September 2025 memperbesar risiko kebakaran. Operasional tim terbatas karena efisiensi anggaran, sehingga status darurat sangat dibutuhkan agar koordinasi dan bantuan lintas sektor lebih optimal.
Menurut Ferdinal, mayoritas kebakaran berasal dari pembukaan lahan dengan cara membakar, yang melanggar hukum. (*)
