BATAM, METRO–Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade memimpin rombongan Komisi VI saat kunjungan spesifik ke Pelabuhan Internasional Batam Center, Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (18/7). Banyak hal yang didapati dan menjadi perhatian Komisi VI di lokasi yang sarat kapal dari berbagai negara itu.
Andre Rosiade yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI menyoroti serius persoalan sengketa pengelolaan pelabuhan yang dinilai dapat mengganggu stabilitas layanan publik dan iklim investasi di Batam. Pelabuhan Batam Center merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia, dengan volume penumpang mencapai hampir 2 juta orang per tahun, terutama rute internasional ke Singapura dan Malaysia.
“Kami menemukan adanya sengketa berkepanjangan antara pihak pengelola lama dan baru. Kami menyayangkan bahwa Badan Pengusahaan (BP) Batam mencabut izin pengelola sebelumnya secara sepihak, yang kemudian memicu konflik dan penutupan operasional oleh pihak lama,” ungkap Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Sengketa tersebut kini sedang berproses di Mahkamah Agung. Karena itu, Komisi VI mendesak agar penyelesaiannya dilakukan secara transparan, adil, dan mengedepankan kepastian hukum. Andre mengingatkan bahwa pelabuhan bukan sekadar fasilitas ekonomi, tetapi juga simbol konektivitas dan wajah Indonesia di hadapan dunia internasional.
“Batam Center ini adalah pelabuhan strategis, pintu gerbang utama dari dan ke luar negeri. Kalau sengketa terus berlarut, ini bisa berdampak pada kepercayaan publik, investor, hingga reputasi Indonesia di mata internasional,” tegas Ketua DPD Gerindra Sumbar ini.
Komisi VI juga meminta BP Batam untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis, terutama yang menyangkut kepemilikan atau peralihan pengelolaan aset vital. Keberpihakan pada hukum, kepentingan nasional, dan keberlanjutan layanan publik harus menjadi prioritas utama.
“Kami akan terus memantau proses hukum ini dan memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan. Jangan sampai pelabuhan yang melayani jutaan penumpang justru terganggu karena konflik yang seharusnya bisa diselesaikan lebih elegan,” kata Andre.
Komisi VI DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal penyelesaian sengketa aset negara agar tetap dalam koridor hukum dan berpihak pada kepentingan rakyat serta kelancaran aktivitas ekonomi nasional. (*)
