Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nunung Nuryartono pada kesempatan yang sama memberikan catatan bahwa respon pemerintah daerah ini cukup penting. Sebab ada dinatara 7,39 peserta PBI yang tidak aktif ini masih dirawat. “Tidak mungkin langsung dihentikan. Sehingga harus respon cepat daerah untuk reaktivasi dari dana daerah,” ujarnya.
Dia mengungkapkan bahwa PBI ini ditujukan untuk masyarakat dari desil 1 sampai 4. Sehingga dengan adanya DTSEN ini dapat menambah akurasi penerima manfaat. Sehingga dapat mengurangi kemiskinan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan ada upaya lembaganya untuk mensosialisai perubahan ini. Terutama bagi peserta yang tidak lagi menjadi kelompok PBI. Ada berbagai cara yang ditempuh.
Untuk memberi tahu peserta secara langsung, Ghufron menjelaskan, BPJS Kesehatan akan mengirimkan WhatsApp atau memberikan informasi melalui desa maupun surat. “Kalau yang tidak langsung, kami menggunakan media sosial atau media massa,” ucapnya. Ghufron juga menyebutkan bahwa peserta BPJS Kesehatan juga bisa aktif mengecek melalui SMS Pandawa. (jpg)
