Ia juga mengingatkan bahwa kemandirian ahli gizi menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan program MBG, selaras dengan sasaran Peraturan Presiden (PERPRES) No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Dengan pengetahuan dan kompetensi profesional yang dimiliki, ahli gizi diharapkan mampu merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi program gizi secara mandiri dan berkesinambungan, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada intervensi eksternal. Mereka juga berperan aktif dalam edukasi, advokasi kebijakan, serta memperkuat sistem pangan lokal.
Di tengah tantangan perkembangan industri makanan olahan cepat saji yang makin pesat, serta tingginya paparan iklan makanan tinggi gula, garam, dan lemak, program MBG harus disiapkan dengan matang.
Dukungan lintas sektor dan tenaga gizi diperlukan agar pangan yang disajikan memenuhi standar gizi seimbang, memanfaatkan potensi pangan lokal, sekaligus aman dikonsumsi.
Saat ini, Doddy menerangkan bahwa PERSAGI sendiri memiliki lebih dari 53 ribu anggota yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan dan profesi. Ini menjadi modal besar untuk mengawal perbaikan gizi masyarakat Indonesia. Kedepan, Persatuan Ahli Gizi Indonesia akan menyusun policy brief hasil Temu Ilmiah Nasional 2025 untuk memperkuat sinergi program pemerintah dalam upaya mencapai target-target global perbaikan gizi dan kesehatan. (jpg)
