JAKARTA, METRO–Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah untuk menanggulangi masalah malnutrisi dinilai perlu diawasi secara ketat dan dijalankan dengan manajemen yang matang.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Ir Doddy Izwardy, MA., Ph.D, menegaskan bahwa tata kelola yang baik menjadi fondasi penting agar program ini berjalan sesuai tujuan dan tidak menimbulkan masalah baru.
Ia menerangkan, pada dasarnya kesehatan dan gizi yang optimal merupakan hak dasar bagi setiap individu, terutama bagi kelompok rentan pada anak-anak, ibu hamil, menyusui, dan balita. Dampak status gizi bila tidak diperhatikan dapat menimbulkan masalah pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif dan kemampuan belajar anak.
“Oleh karena itu, penyediaan makanan bergizi menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas generasi muda Bangsa Indonesia,” ujar Doddy, Minggu (13/7).
Namun, Doddy menekankan, tanpa manajemen penyelenggaraan makanan yang baik, risiko kesalahan distribusi, penyalahgunaan dana, hingga penurunan kualitas pelayanan akan semakin besar. Termasuk potensi ketidakamanan pangan yang disajikan kepada penerima manfaat.
“Tanpa manajemen penyelenggaraan makanan yang baik dan kuat, terjadinya risiko kesalahan dalam distribusi, penyalahgunaan dana, hingga penurunan kualitas pelayanan akan semakin besar termasuk ketidakamanan pangan yang disajikan, untuk itu diperlukan ahli gizi yang akan bekerja secara profesional untuk menyediakan pangan yang bergizi dan aman,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kemandirian ahli gizi menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan program MBG, selaras dengan sasaran Peraturan Presiden (PERPRES) No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Dengan pengetahuan dan kompetensi profesional yang dimiliki, ahli gizi diharapkan mampu merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi program gizi secara mandiri dan berkesinambungan, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada intervensi eksternal. Mereka juga berperan aktif dalam edukasi, advokasi kebijakan, serta memperkuat sistem pangan lokal.
Di tengah tantangan perkembangan industri makanan olahan cepat saji yang makin pesat, serta tingginya paparan iklan makanan tinggi gula, garam, dan lemak, program MBG harus disiapkan dengan matang.
Dukungan lintas sektor dan tenaga gizi diperlukan agar pangan yang disajikan memenuhi standar gizi seimbang, memanfaatkan potensi pangan lokal, sekaligus aman dikonsumsi.
Saat ini, Doddy menerangkan bahwa PERSAGI sendiri memiliki lebih dari 53 ribu anggota yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan dan profesi. Ini menjadi modal besar untuk mengawal perbaikan gizi masyarakat Indonesia. Kedepan, Persatuan Ahli Gizi Indonesia akan menyusun policy brief hasil Temu Ilmiah Nasional 2025 untuk memperkuat sinergi program pemerintah dalam upaya mencapai target-target global perbaikan gizi dan kesehatan. (jpg)
