MENTAWI, METRO–Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyampaikan tanggapan atas pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 di kantor DPRD Mentawai.
Bupati Mentawai, Rinto Wardana Samaloisa, menyampaikan apresiasi atas perhatian Fraksi PDI Perjuangan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah mendorong masuknya investasi di sektor-sektor unggulan sesuai karakteristik Kepulauan Mentawai, seperti pariwisata, perkebunan, perikanan, dan jasa.
“Dukungan regulatif pun diberikan, salah satunya melalui Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang pedoman pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal,” kata Rinto, Jumat (10/7).
Selain itu, Pemkab juga terus menggalakkan program pelatihan keahlian dan hilirisasi komoditas lokal, seperti tepung pisang, tepung sagu, serta pengolahan ikan, demi mendorong nilai tambah dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Dalam hal distribusi kesejahteraan, pemerintah daerah menyebutkan pentingnya strategi komprehensif, yang mencakup kebijakan fiskal, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta perlindungan sosial. Pemerintah juga menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
“Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemkab fokus pada peningkatan kualitas sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,83 persen, serta peningkatan PDRB, hasil pertanian, perikanan, dan sektor ekonomi kreatif,” jelasnya.
Strategi pemerintah daerah dalam pencapaian target penurunan tingkat kemiskinan menjadi sebesar 7,9-8,09 persen adalah perlindungan sosial, memastikan seluruh masyarakat miskin masuk dalam program perlindungan sosial yang inklusif, serta pemberdayaan ekonomi inklusif bagi masyarakat miskin.
“Pembangunan yang pro pada masyarakat miskin, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, pemerataan pembangunan pada kantong-kantong kemiskinan,” jelas Rinto.
Bupati juga menyampaikan strateginya dengan pembangunan ke depan, pemerintah daerah senantiasa berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk memastikan pembangunan dilakukan adalah pembangunan yang berkelanjutan.
Pemerintah daerah sepakat dalam pencapaian target tata kelola pemerintah daerah perlu adanya identifikasi kekuatan dan kelemahan pemerintah daerah, sehingga evaluasi kinerja pemerintah daerah yang berujung pada peningkatan kinerja dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud.
Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah pada berbagai sektor, sebagai bentuk kemandirian fiskal dalam membiayai program-program prioritas pembangunan daerah. “Adanya Badan Pendapatan Daerah tentunya ini menjadi kekuatan bagi pemerintah daerah dalam menggali seluruh potensi dan sumber daya pendapatan daerah,” tandasnya. (rul)
