PADANG, METRO–Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat resmi menggelar Pendidikan Pengawas Partisipatif bertajuk “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, 9–11 Juli 2025, di Hotel Pangeran Beach, Padang, dan diikuti oleh 100 kader pengawas partisipatif dari 19 kabupaten/kota se-Sumbar.
Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, menyebut bahwa pendidikan pengawas partisipatif merupakan program prioritas lembaganya dalam menyambut Pemilu 2029. Ia menegaskan bahwa pengawasan pemilu tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga harus melibatkan masyarakat.
“Pengawasan partisipatif memberi ruang kepada publik untuk terlibat aktif dalam proses pemilu, mulai dari pencegahan hingga pelaporan pelanggaran. Ini adalah bentuk nyata demokrasi partisipatif,” tegas Alni dalam sambutannya, Jumat (11/7).
Alni mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 cukup tinggi. Bawaslu Sumbar menerima 109 laporan dari warga, jauh lebih banyak dibandingkan temuan langsung pengawas yang hanya 17 kasus.
“Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat punya kepedulian tinggi terhadap proses demokrasi. Ini modal penting yang harus kita rawat untuk Pemilu 2029,” ujar Alni.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhamad Khadafi, juga menekankan pentingnya sinergi antara tiga elemen kunci dalam pemilu: penyelenggara, partai politik, dan pemilih.
“Semua pihak berpotensi melakukan pelanggaran. Karena itu, keterlibatan masyarakat sebagai pengawas menjadi kekuatan utama dalam menjaga integritas pemilu,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh peserta agar tidak hanya aktif saat hari pencoblosan, tetapi juga selama seluruh tahapan pemilu berlangsung.
“Pemilu 2029 masih empat tahun lagi, tapi membangun pengawasan partisipatif butuh proses panjang dan kolaborasi berkelanjutan,” tambahnya.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumbar, Ahmad Zakri, yang turut hadir, memberikan apresiasi atas inisiatif Bawaslu. Menurutnya, kegiatan ini adalah investasi penting bagi masa depan demokrasi di Sumbar.
“Pengawasan partisipatif juga bagian dari pendidikan demokrasi. Dengan informasi yang benar, kita bisa tangkal hoaks dan mencegah pelanggaran sejak dini,” ujarnya.
Kegiatan ini semakin istimewa karena Sumatera Barat menjadi salah satu dari dua provinsi di Sumatera yang ditunjuk untuk menyelenggarakan program pendidikan pengawas partisipatif tingkat nasional. Hal ini disampaikan oleh perwakilan Bawaslu RI, Khomaruddin, yang turut hadir dan memberikan materi.
Dengan hadirnya 100 kader dari berbagai daerah, Bawaslu Sumbar berharap nilai-nilai pengawasan yang jujur, adil, dan bermartabat dapat menyebar luas ke seluruh lapisan masyarakat menjelang Pemilu 2029. (fer)
