Lebih lanjut, Fajar Vesky mengatakan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2024, harus disandingkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD 2024.
Untuk itu pula, sebelum RPP APBD 2024 dibahas lebih lanjut sesuai jadwal yang sudah ditetapkan Bamus DPRD, Fajar Vesky meminta Bupati Safni dan pimpinan DPRD, agar menugaskan Sekwan untuk membagikan LHP BPK-RI atas LKPD Limapuluh Kota 2024 kepada seluruh fraksi yang ada di DPRD,. Ini menurut Fajar, penting dilakukan.
“Tidak hanya untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Tapi juga mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sekaligus. Memastikan bahwa APBD sudah dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Fajar Rillah Vesky. (uus)
