“Setiap fase memiliki sub-fase yang harus dijalankan secara sistematis dan berkelanjutan agar menghasilkan data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Mudya.
Ia juga mengingatkan pentingnya persiapan dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) sebagai instrumen pemantauan utama atas pelaksanaan statistik sektoral di lingkungan Pemko Bukittinggi.
Pembinaan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola data sektoral, sekaligus mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih siap dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan keterbukaan informasi publik.
Dengan pemahaman yang baik terhadap siklus proses statistik, Pemko Bukittinggi optimis dapat meningkatkan kualitas layanan publik berbasis data yang valid dan terpercaya. (pry)
