Pengaspalan jalur II Bypass Padang.
AIA PACAH, METRO–Pemko Padang bertekad akan mempercepat pembersihan lokasi Bypass dari bangunan-bangunan masyarakat. Saat ini tim yang melibatkan unsur Muspida Kota Padang sedang melakukan pembahasan teknis pembongkaran.
”Rencananya mau dieksekusi langsung saja. Sekarang kita sedang membahas teknisnya dengan unsur Muspida yang terlibat dalam tim pembebasan,” sebut Asisten I Pemko Padang yang juga Ketua Tim Pembebasan Jalur Bypass, Vidal Triza, kemarin.
Ia menjelaskan, saat ini, jumlah persil yang bersisa adalah sebanyak 70 titik dengan panjang 4,7 km. Kokasinya berada pada tiga kecamatan yakni Kuranji, Pauh dan Koto Tangah. ‘Pembebasan terus kita lakukan. Kemarin 90 titik lebih, sekarang tinggal 70 titik lagi. Mudah mudahan dalam waktu dekat, semuanya bisa kita bebaskan,” sebut Vidal lagi.
Dengan keterlibatan unsure Muspida nantinya diharapkan bisa mempermudah proses pembebasan. Karena muspida merupakan bagian dari masyarakat. ‘Muspida itu kan masuk dalam tim pembebasan dan sudah di SK kan Walikota. Kita bekerjasama dengan Muspida dalam membahas teknis pembongkarannya,” terangnya lagi.
Terkait tanah-tanah yang masih berperkara di pengadilan, menurut Vidal, Pemko Padang akan menghormati proses tersebut sampai ada putusan pengadilan. “Yang jelas kita upayakan terus untuk bebas. Tanah yang sudah sampai di pengadilan juga kita hormati proses hukumnya,”terang Vidal.
Sementara itu kuasa hukum masyarakat pemilik tanah yang juga tokoh masyarakat Kuranji, Yul Akhyari SH Sastera mengatakan, Pemko tak bisa sewenang-wenang mengeluarkan kata ‘Eksekusi”. Karena kata tersebut hanya bisa diucapkan ketika kasus sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam kondisi sekarang, terang dia, perkara tanah konsolidasi di kawasan Bypass masih berjalan. Jadi pemko tak bisa sewenang-wenang mengambil dan membongkar bangunan yang berdiri pada tanah tersebut.
”Pemko tak bisa main karek kayu di sini. Kita bisa laporkan mereka jika nekat nanti mengambil paksa tanah masyarakat,” katanya.
Jika Pemko tetap memaksakan kehendak, Yul mengancam, pihaknya akan membongkar kebobrokan semua pejabat pejabat pemko yang terlibat dalam proses konsolidasi dan kepemilikan tanah konsolidasi di sepanjang Bypass.
“Kalau mereka berkeras juga, kita siap bongkar semua kebobrokan dan keterlibatan semua pejabat-pejabat pemko dalam kepemilikan tanah di sepanjang Bypass ini ke Kejaksanaan dan KPK,” sebut Yul. Menurutnya, selama ini masyarakat sudah menderita karena tanah mereka diambil. Lalu sisa tanahnya digarap lagi.
“Kita mempunyai data lengkap soal kebobrokan dalam proses konsolidasi ini. Dan kita siap beberkan semua ke Kejaksaan dan ke KPK,”ujarnya. (tin)
