TANAHDATAR, METRO —Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Tahun 2025-2029, Rabu (9/7) di ruang sidang utama DPRD setempat.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Kamrita dan dihadiri 24 orang anggota DPRD, Bupati Eka Putra, Forkopimda, Sekda, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya.
Dalam rapat tersebut, 8 fraksi memberikan tanggapan atas nota penjelasan Bupati terkait RPJMD Tanah Datar 2025-2029 secarat berurutan yakni Fraksi PKS dengan juru bicara Adib Fadhil ,S.S, Fraksi Nasdem dengan juru bicara Junaidi Dt. Rajo Mangkuto, Fraksi Ummat Golkar dengan juru bicara Herman Sugiarto, Fraksi PPP dengan juru bicara H. Zulhadi M.Pd, Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat dengan juru bicara Syafril, SH, Fraksi Gerindra dengan juru bicara Surva Hutri, Fraksi PAN dengan juru bicara Felly Endra, dan Fraksi PKB dengan juru bicara Yonnarlis, SHI.
Delapan Fraksi tersebut menyampaikan pandangan umum secara kritis namun konstruktif, dengan tujuan proses penyusunan dan pembahasan RPJMD menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan dapat dilaksanakan dengan baik.
Secara umum fraksi-fraksi menyampaikan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi dan misi kepala daerah, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029 tersebut diharapkan perencanaan pembangunan kedepannya benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat yang berbasis potensi nagari dan berpijak pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal.
Lebih lanjut, beberapa fraksi juga menegaskan komitmen untuk terus mengawal jalannya pembangunan daerah secara kritis dan konsumtif dengan semangat kolaborasi terwujudnya Tanah Datar yang madani, maju dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Ketua DPRD Anton Yondra sampaikan pemandangan umum merupakan salah satu bahan masukan bagi Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan dapat dilaksanakan dengan baik.
“Kita perlu memastikan dokumen perencanaan ini tidak hanya responsif terhadap kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mampu mendorong pembangunan berkelanjutan di Tanah Datar di jangka panjang,” sampainya.
Di akhir sidang Anton Yondra juga sampaikan rapat paripurna akan dilanjutnya dengan agenda jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas nota RPJMD 2025-2029 pada hari Jumat 11 Juli 2025 mendatang. (ant)
