KKI WARSI mendampingi KUPS dalam penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, serta pengembangan usaha melalui program STR (Strengthening from the Roots). Untuk Solok Selatan, program ini telah mengalirkan dana senilai Rp 500 juta untuk mendukung tiga KUPS terkait dalam kurun waktu tiga tahun.
“Masyarakat butuh ruang dukungan yang stabil dan berkelanjutan. Mereka sudah membuktikan mampu mengelola, tinggal bagaimana kita memperkuat ekosistem pendukungnya,” ujar Riche Rahma Dewita selaku Program Manager KKI WARSI dalam sambutannya.
Dalam sesi panel, Sekretaris Daerah Solok Selatan, Syamsurizaldi, menegaskan bahwa perhutanan sosial telah masuk dalam RPJP Solok Selatan 2025–2045 sebagai bagian dari strategi jangka panjang mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“60% wilayah Solok Selatan adalah kawasan hutan dan 70% masyarakat menggantungkan hidup dari hutan. Maka, keberpihakan terhadap program perhutanan sosial adalah keniscayaan,” ujar Syamsurizaldi.
Forum ini menjadi ruang kolaborasi lintas OPD dalam mendukung Perhutanan Sosial di Solok Selatan. Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar berkomitmen memperkuat kelembagaan dan manajemen pasca-izin. Dinas Pertanian mendukung pengembangan kompos dan penyediaan bibit. Dinas Koperasi dan UMKM akan memfasilitasi sertifikasi merek dan akses pasar. Dinas Sosial PMD fokus pada penguatan tata kelola LPHN. Perindagkop mendukung pemasaran melalui gerobak kopi dan fasilitasi cafe KUPS di Galeri Wisata 1000 Rumah Gadang. Sementara itu, Dinas Perkim LH akan mengintegrasikan upaya mitigasi perubahan iklim berbasis kawasan hutan. Kolaborasi ini menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk keberlanjutan Perhutanan Sosial.
Ferdinal Asmin, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat selaku narasumber dalam kegiatan ini, menyampaikan bahwa pengelolaan hutan harus didasarkan pada tiga pendekatan, yaitu konservasi, kewirausahaan, dan pemberdayaan masyarakat. Ia menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor serta digitalisasi pengelolaan PS seperti dashboard GIS, evaluasi berbasis indikator keberlanjutan dan kemitraan multipihak untuk hilirisasi produk PS.
Dalam penutupan, seluruh peserta menyepakati pentingnya keberlanjutan dan koordinasi lintas sektor, dengan tindak lanjut berupa pertemuan teknis lanjutan antara LPHN, OPD, dan mitra pembangunan.
“Kami akan menindaklanjuti semua komitmen OPD, termasuk fasilitasi kegiatan dan penguatan kapasitas kelompok. Perhutanan sosial bukan hanya soal hutan, tetapi masa depan ekonomi masyarakat Solok Selatan,” pungkasnya. (*)
